Suasana Paripurna Penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 225 Kabupaten Gowa, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Gowa resmi menyerahkan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Gowa dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD, Senin (24/11).
Penyerahan tersebut menjadi langkah awal penetapan arah kebijakan penganggaran yang akan menjadi fondasi perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026.
Dalam dokumen RAPBD 2026, Pemkab Gowa menetapkan pendapatan dan belanja daerah pada angka yang sama, yakni Rp1,88 triliun, yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya akibat penyusutan transfer dari pemerintah pusat. Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa kondisi ini membuat penyusunan anggaran harus dilakukan dengan kalkulasi yang lebih berhati-hati.
“Dengan ruang fiskal yang menyempit, kita harus memastikan arah kebijakan anggaran semakin jelas dan tepat,” ujar Husniah Talenrang.
Husniah memaparkan bahwa kebijakan anggaran tahun 2026 difokuskan pada lima bidang utama, yakni penguatan infrastruktur dasar, pengembangan sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, optimalisasi pelayanan publik melalui digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berbasis mitigasi risiko.
Lima arah kebijakan tersebut disebut menjadi strategi pokok untuk menjaga stabilitas pembangunan di tengah penurunan kapasitas fiskal.
“Setiap keputusan anggaran harus diarahkan untuk menghasilkan outcome yang terukur. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak untuk masyarakat,” tegasnya.
RAPBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi indikator makro akhir 2025, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, inflasi, dan capaian Indeks Pembangunan Manusia. Bupati Talenrang berharap pembahasan antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung efektif sehingga program pembangunan tidak tertunda.
“Kami optimis RAPBD 2026 dapat segera ditetapkan agar program pembangunan dapat dimulai tanpa hambatan,” pungkasnya.
Usai penyerahan nota keuangan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Gowa, Mahmud, turut menegaskan bahwa penyusunan RAPBD dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal.
Ia menyebut bahwa penurunan ruang fiskal membuat pemerintah harus melakukan penajaman prioritas dan penyaringan program yang benar-benar berdampak.
“Ruang fiskal yang menurun membuat kami harus menata kembali prioritas dan memastikan penganggaran berjalan disiplin serta realistis,” terang Mahmud.
Diketahui, Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, serta perwakilan Forkopimda Gowa, yang turut memberikan perhatian pada strategi fiskal daerah di tahun mendatang.
