Pemeriksa Kinerja BPK RI bersama Kemenko PMK di Gowa, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Gowa menerima kunjungan Tim Pemeriksa Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (06/11).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka uji petik pemeriksaan kinerja atas program pembangunan manusia di bidang kesejahteraan sosial untuk tahun anggaran 2024 hingga triwulan III 2025.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemantauan nasional terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, dan dihadiri tim teknis BPK RI, pejabat Kemenko PMK, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Darmawangsyah menegaskan bahwa pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI bukan sekadar audit administratif, tetapi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis hasil.
“Pemeriksaan kinerja bukan sekadar audit, tetapi momentum evaluasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang berbasis dampak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Gowa menempatkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai bagian dari agenda uji petik, tim BPK RI dijadwalkan melakukan observasi lapangan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, salah satu program strategis daerah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Kami berharap observasi ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan di lapangan,” kata Darmawangsyah.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk memberikan data yang objektif, terbuka, dan terukur kepada tim pemeriksa, agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
“Kami ingin setiap program benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi bahan perbaikan menuju Gowa yang lebih sejahtera,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PMK, Leo Efriansyah, menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya bersama BPK RI di Kabupaten Gowa merupakan bagian dari koordinasi pengawasan dan evaluasi nasional terhadap pelaksanaan program prioritas di bidang pembangunan manusia.
“Kami memilih Kabupaten Gowa karena dianggap berhasil mengimplementasikan program penanggulangan masyarakat miskin ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” ungkap Leo.
Ia menilai, salah satu terobosan penting Pemkab Gowa adalah pendirian Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, program pendidikan inklusif yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah rakyat di Kecamatan Bontomarannu ini sudah berjalan dengan 150 siswa. Program ini kami nilai sebagai inovasi daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional dalam menghapus kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Sedangkan, Pengendali Teknis BPK RI, Masyitoh Yahya Sinaga, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan kali ini bersifat tematik, dengan fokus pada tiga bidang utama pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Pemeriksaan tematik dilakukan secara simultan di berbagai OPD yang terkait dengan pembangunan manusia. Tujuannya untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN),” jelasnya.
Masyitoh menambahkan, BPK RI juga berkoordinasi dengan Kemenko PMK untuk menghimpun masukan, kendala, dan inovasi daerah dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional. Termasuk di antaranya adalah pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai model pemberdayaan pendidikan berbasis sosial.
“Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian dan tantangan program pembangunan manusia di daerah. Hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi nasional dalam penyempurnaan kebijakan,” pungkasnya.
