BSPS Dipercepat, Pemerintah Bidik Bedah 400.000 Rumah Tahun 2026

Perumahan. - Ilustrasi Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah dengan target renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026. Target tersebut melonjak tajam dibandingkan sasaran tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Pembahasan mengenai percepatan program tersebut mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu (19/7/2026).

Berdasarkan unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), pertemuan itu difokuskan pada percepatan implementasi BSPS agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit," dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) Minggu.

Sinergi Antarlembaga Diperkuat

Selain mengevaluasi perkembangan pelaksanaan BSPS, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

"Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan hunian yang layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah," tulis unggahan tersebut.

Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui skema bantuan stimulan bagi rumah yang masuk kategori tidak layak huni.

Mendagri Minta Pemda Percepat Verifikasi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga meminta seluruh pemerintah daerah mengakselerasi pelaksanaan BSPS demi mencapai target renovasi 400.000 unit rumah pada 2026.

Menurut Tito, data calon penerima bantuan sebenarnya telah tersedia. Namun, sebagian masih memerlukan proses verifikasi karena belum memenuhi persyaratan, sementara sejumlah daerah juga masih mengajukan data baru.

Ia juga menyoroti masih adanya pemerintah daerah yang belum memberikan perhatian maksimal terhadap percepatan program tersebut.

Karena itu, Tito meminta setiap usulan calon penerima diverifikasi secara cermat di lapangan agar benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Selain memastikan validitas data penerima, Mendagri meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret agar target renovasi rumah pada 2026 dapat tercapai sesuai rencana pemerintah pusat.

Gandeng BPS untuk Percepat Pendataan

Dalam mendukung proses pendataan dan verifikasi, Tito juga meminta pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten dan kota.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat validasi data calon penerima bantuan sehingga pelaksanaan BSPS dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

"Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini," kata Mendagri, Jumat (10/7).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara