Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari saat memimpin mediasi sengketa Lasonrai (dok. Ist)KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Barru berupaya menyelesaikan sengketa lahan dan pengelolaan Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Dusun Ujungnge atau Pantai Lasonrai. Konflik yang melibatkan pemilik aset, masyarakat, dan pemerintah desa itu mulai diarahkan menuju solusi bersama melalui mediasi yang dipimpin langsung Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Senin (27/10).
Persoalan Pantai Lasonrai telah memanas beberapa bulan terakhir. Sekelompok warga nekat menutup total akses menuju Pantai Lasonrai sebagai bentuk protes atas klaim sepihak dan pemagaran lahan yang selama ini difungsikan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ujungnge. Blokade sempat dilakukan menggunakan kayu besar dan lembaran seng tersebut menutup jalur utama menuju kawasan wisata, membuat kendaraan tak dapat melintas selama lebih dari 24 jam.
Warga bahkan berjaga di lokasi, tepatnya di dekat area TPU yang mereka klaim sebagai milik umum. Insiden tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas pariwisata dan ekonomi warga sekitar.
Andi Ina menegaskan pentingnya kejelasan status lahan dan tata kelola agar pantai kembali memberikan manfaat bagi warga. Dia menyebut, pentingnya mediasi ini karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan potensi ekonomi daerah. Dia memastikan seluruh pihak mendapatkan haknya sesuai aturan.
“Harapan kami, masalah Lasonrai ini bisa segera mendapat jalan keluar yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Semua harus merasa terpenuhi hak-haknya, tetapi tentu hak yang benar-benar milik kita,” ujarnya.
Andi Ina mengatakan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan kawasan wisata kembali dikelola secara tertib dan profesional. Dia menilai pengelolaan yang baik akan mendatangkan keuntungan bagi banyak pihak, termasuk desa dan pelaku usaha lokal.
“Kalau Lasonrai dikelola baik-baik, tentu akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah, pendapatan desa, dan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Selama proses mediasi, Andi Ina mendengar satu per satu aspirasi dari pengelola, masyarakat, hingga pemerintah desa. Dia menekankan pentingnya dialog dan penyelesaian secara kekeluargaan untuk mencegah konflik semakin melebar.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah dan saling menghormati,” tegasnya.
Menurutnya, Pantai Lasonrai adalah salah satu potensi wisata unggulan Barru yang harus dijaga bersama. Mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan ini ingin agar destinasi tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan gesekan sosial.
Mediasi menghasilkan tiga kesepakatan penting sebagai dasar tindak lanjut. Kesepakatan tersebut mencakup penataan lahan di bagian barat kawasan Pantai Lasonrai yang masih menunggu penyesuaian hukum dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, kemudian pengelolaan wisata akan dibahas secara terpadu melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang akan menghasilkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar regulasi. Selain itu, teknis lanjutan mengenai pengelolaan akan dibahas dalam Musdes berikutnya.
Andi Ina berharap hasil kesepakatan itu menjaga situasi kondusif dan memberi arah jelas dalam pengembangan wisata yang adil dan berkelanjutan. Dia menegaskan bahwa keberadaan pemerintah adalah untuk memfasilitasi penyelesaian, bukan memihak. Dia juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh isu yang dapat menambah sengketa.
“Saya hadir bukan untuk berpihak, tapi untuk menengahi. Pemerintah hanya ingin memastikan bahwa Wisata Pantai Lasonrai tetap menjadi kebanggaan masyarakat Barru, dikelola dengan damai, dan memberi manfaat bagi semua,” pungkasnya.
