Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif (Dok : Syamsi KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mulai memunculkan kekhawatiran serius di tingkat daerah. Tak hanya mengganggu jalannya roda pemerintahan, pengurangan anggaran ini juga berpotensi membuat sejumlah program prioritas mandek, termasuk janji-janji kampanye kepala daerah.
Kondisi ini disampaikan langsung oleh Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, usai mengikuti pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di Makassar, belum lama ini.
Syaharuddin secara terbuka menyatakan bahwa dengan turunnya nominal TKD, beberapa program yang telah dijanjikan kepada masyarakat akan sulit direalisasikan.
“Kami ini punya janji ke masyarakat, terutama soal pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar seperti pendidikan. Tapi dengan TKD yang dipotong, beberapa janji kampanye tidak bisa kami jalankan,” ujar Syaharuddin.
Penurunan anggaran dari pusat itu membuat sejumlah program prioritas harus dikaji ulang. Salah satu sektor yang paling terdampak disebutnya adalah pendidikan.
“DAU (Dana Alokasi Umum) pendidikan dari Rp60 miliar sekarang hanya tersisa Rp6 miliar. Bagaimana bisa kami capai standar pelayanan minimal (SPM) dengan dana sebesar itu?” ungkapnya.
Tak hanya sektor pendidikan, infrastruktur juga menjadi korban dari pengurangan anggaran. Padahal, kata dia, infrastruktur merupakan bagian dari program utama yang diusung saat kampanye.
“Kami kan ada beberapa penyampaian visi misi waktu kampanye, maka tentu ada beberapa program janji kampanye ini kami tidak bisa realisasikan terutama soal infrastruktur, kemudian standar pelayanan contoh seperti DAU pendidikan,” katanya.
Dalam forum bersama Wamendagri, Syaharuddin menyampaikan langsung aspirasinya. Dia berharap pemerintah pusat dapat memahami kondisi yang terjadi di daerah.
Syaharuddin juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berusaha melakukan efisiensi anggaran secara maksimal. Namun, pemangkasan TKD tetap menyulitkan pelaksanaan banyak program yang telah direncanakan.
“Saya kepala daerah, harus melakukan efisiensi maksimal, dan itu kita sudah lakukan. Bayangkan tadinya Rp1.231.000.000 itu tersisa Rp1.090.000.000.000,” katanya.
Meski begitu, dia menekankan bahwa Sidrap masih bisa bertahan karena memiliki sektor produktif masyarakat yang kuat. Produksi telur, jagung, dan padi menjadi penyokong ekonomi utama di tengah keterbatasan anggaran.
“Kalau Sidrap, karena daerah penghasil, alhamdulillah kalau dari hasil masyarakat, hasil panen bagus, harga meningkat, harga telurnya meningkat, panen telurnya bagus, panen jagungnya, bagus di tataran level masyarakat, alhamdulillah bagus,” tuturnya.
Namun dia juga menyadari bahwa tidak semua daerah seberuntung Sidrap yang punya basis produksi kuat. Daerah yang hanya bergantung pada belanja pemerintah, menurutnya, akan sangat terpukul.
“Tapi daerah yang bukan penghasil, yang mengharapkan jasa, government spendingnya itulah acara di hotel, acara di mana, acara itu, itulah yang akan mengurangi,” imbuhnya.
Meskipun menghadapi tekanan anggaran, Syaharuddin tetap menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk turun langsung membantu masyarakat. Dia mengklaim telah mengurangi semua kegiatan seremonial demi memfokuskan kerja pada sektor riil.
Mantan legislator DPRD Sulsel ini berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pengurangan TKD sebelum penetapan APBD 2026. Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pelayanan publik akan makin terhambat.
“Semoga pengurangan ini masih ada relaksasi dan masih ada penyesuaian sebelum penetapan APBD 2026,” pungkasnya.
