Daerah Stunting Tinggi Jadi Prioritas Pembangunan Dapur MBG

Kepala BGN Sudaryono bertemu media di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat intervensi gizi di wilayah yang paling membutuhkan.

Pemetaan daerah sasaran dilakukan berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan masih banyak penduduk Indonesia mengalami kekurangan kalori dan protein, terutama pada kelompok masyarakat dengan status ekonomi terbawah.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sebanyak 40 persen penduduk Indonesia yang berada di kuintil 1 dan 2 atau kelompok ekonomi paling bawah berada di bawah garis kesehatan karena kekurangan kalori dan protein. Berdasarkan data tersebut, terdapat sekitar 116 juta penduduk yang kurang makan atau lapar karena jumlah konsumsi hariannya lebih sedikit dibandingkan aktivitas sehari-hari.

"Jadi nanti ada beberapa dapur MBG atau SPPG ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya, kemudian kita lihat sudah ada atau belum dapur di situ, kalau ada, segera kita aktivasi, kalau belum dan lain-lain, kita fokus ke situ dulu sambil menata yang memang sudah bagus. Yang bagus kita teruskan, kemudian yang lain-lain kita perbaiki," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 182 kabupaten/kota dengan status stunting sedang, 220 kabupaten/kota dengan status stunting tinggi, dan 92 kabupaten/kota dengan status stunting sangat tinggi.

Sudaryono menjelaskan, data tersebut telah dipetakan secara rinci hingga tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa untuk memudahkan penentuan lokasi intervensi melalui Program MBG.

"Ini hanya peta, tentu saja kalau diklik secara detail, kita bisa tahu data detailnya di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan atau desa mana. Maka, selain berbenah di SPPG yang sudah berjalan, kita juga sedang mempersiapkan diri untuk mengintervensi langsung dengan pemberian gizi yang pas yang sesuai yang dibutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi," paparnya.

Selain fokus pada pembangunan dan pengaktifan SPPG, pemerintah juga mengintegrasikan data penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut digunakan untuk memastikan penyaluran Program MBG lebih tepat sasaran.

"Jadi lewat NIK itu kita bisa tahu dan cek, balita ini misalnya dapat MBG atau enggak, stunting atau enggak dia, datanya ada di Kemenkes kemudian ini kita crossed (integrasikan) data antarlembaga, sehingga kita bisa tahu anak sekolah SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak, setelah dapat MBG lebih baik apa tidak?" ucap Sudaryono.

Pemerintah juga akan memantau perkembangan kondisi gizi penerima manfaat melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan bersama Kemenkes.

Menurut Sudaryono, pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan anak-anak sekolah diusulkan dilakukan lebih dari satu kali agar efektivitas program dapat diukur secara berkelanjutan.

"Ada CKG, maka untuk anak-anak balita, ibu hamil, sama anak-anak sekolah bukan hanya sekali, kami mengusulkan ada pengecekan kesehatan gratis ini dilakukan lebih dari sekali, sehingga program itu selalu mengandung output, outcome, dan impact atau dampak. Kalau output-nya makanan bagus, jumlah sesuai, gizinya bagus, lengkap kandungan gizi, maka kita harapkan akan menghasilkan outcome yang bagus. Anak-anak yang tadinya stunting jadi tidak stunting, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kurus bisa jadi normal," ucap Sudaryono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara