Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi (Dok : Syamsi KabarMakassar).KabarMakassar.com — Di tengah isu pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman diketahui tengah berada di Jakarta untuk melakukan pembahasan langsung dengan Menteri Keuangan.
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran pemerintah daerah atas dampak besar pemangkasan dana transfer terhadap kondisi fiskal provinsi.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membenarkan bahwa Gubernur Andi Sudirman Sulaiman tengah berada di Jakarta untuk membahas pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) bersama Menteri Keuangan, Selasa (07/10).
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran pemerintah daerah atas dampak besar pemangkasan dana transfer terhadap kondisi fiskal provinsi.
Saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Sulsel Tahun 2026, Fatmawati menjelaskan bahwa pertemuan Gubernur dengan Menteri Keuangan merupakan bagian dari langkah koordinasi langsung antara pemerintah provinsi dan Kementerian Keuangan.
Dia menyebut bahwa pembahasan ini sangat krusial karena menyangkut kemampuan fiskal daerah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan.
“Iya, bagian itu yang paling penting. Pak Gubernur, tadi pas di dalam ruangan masih kita telepon-teleponan. Pokoknya semua gubernur yang hadir di situ pokoknya satu bahasa, betapa besarnya pengaruhnya itu TKD apabila dikurangi, waduh, kasihan fiskalnya Pemprov Sulsel,” ujar Fatmawati.
Fatmawati mengungkapkan bahwa nilai pengurangan dana TKD untuk Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan informasi terakhir mencapai sekitar Rp450 miliar.
Nilai tersebut sebelumnya sempat lebih besar, namun sebagian dana telah dikembalikan oleh pemerintah pusat setelah dilakukan peninjauan.
“Tadi itu masih Rp450 miliar. Itu sudah berkurang lagi, kemarin kita sudah dikembalikan Rp120 miliar. Kita sih berharap supaya bisa dikembalikan semua ya sesuai informasi dari media. Semoga tidak besar (pengurangan) karena itu sangat berpengaruh ke fiskal,” jelasnya.
Selain Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta untuk menyampaikan keberatan terhadap rencana pemangkasan TKD tahun 2026.
Mereka menilai kebijakan pengurangan TKD berpotensi menekan ruang fiskal daerah dan memperlambat realisasi sejumlah program prioritas.
Sejumlah gubernur sepakat untuk meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan itu dan mempertimbangkan dampaknya terhadap layanan publik.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026 sebesar Rp43 triliun. Semula, TKD untuk 2026 diusulkan sebesar Rp649,995 triliun, dan setelah penambahan menjadi Rp692,995 triliun.
Jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan tahun 2025 yang jumlahnya mencapai Rp919,9 triliun.
Kementerian Keuangan sendiri menyebut langkah ini diambil untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan penyaluran dana digunakan secara tepat sasaran.
Namun, pemerintah daerah berharap agar pemangkasan tersebut tidak dilakukan secara drastis agar tidak mengganggu stabilitas fiskal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
