Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKA) Kota Makassar, Muh Dahlan (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar melakukan langkah efisiensi besar-besaran setelah Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan sebesar Rp502 miliar.
Kebijakan ini memaksa Pemkot menghapus sejumlah kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai tidak termasuk dalam program prioritas Wali Kota.
Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKA) Kota Makassar, Muh Dahlan, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini dilakukan untuk menyeimbangkan struktur keuangan daerah yang terdampak oleh pengurangan dana transfer dari pusat.
“Efisiensi anggaran dilakukan sekitar Rp502 miliar. Kegiatan-kegiatan SKPD yang tidak dianggap prioritas sementara akan dihentikan atau dihapus. Hanya program prioritas Wali Kota yang tidak kami sentuh,” jelas Dahlan, Senin (13/10).
Menurutnya, pemangkasan ini merupakan langkah penyesuaian fiskal agar APBD Kota Makassar tetap berjalan efektif meski dengan ruang fiskal yang lebih terbatas. Pemerintah akan memangkas sejumlah belanja operasional dan modal yang dinilai masih bisa ditunda.
“Banyak pos belanja yang dikurangi, termasuk perjalanan dinas, makan minum, hingga sebagian belanja modal dan infrastruktur. Kami fokuskan anggaran ke program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.
Dahlan menambahkan, efisiensi ini dilakukan seiring proses finalisasi APBD Pokok Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sudah memasuki tahap akhir pembahasan internal.
“Draf sudah selesai. Saat ini kami tinggal melaporkan ke Sekda dan Wali Kota sebelum diajukan ke DPRD untuk pembahasan. Insyaallah minggu ini rampung,” kata Dahlan.
Meski terjadi pemangkasan, Pemkot Makassar tetap optimistis menjaga stabilitas fiskal dengan mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Ia menyebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan menjadi motor dalam menggenjot penerimaan pajak dan retribusi guna menutup sebagian selisih pendapatan dari dana transfer yang berkurang.
“Karena pendapatan kita dari Transfer ke Daerah (TKD) turun Rp500 miliar, otomatis belanja SKPD juga harus disesuaikan. Tapi kami akan dorong teman-teman di Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Dahlan mengungkapkan, setelah dilakukan penyesuaian, target pendapatan Kota Makassar tahun depan diproyeksikan masih berada pada kisaran Rp2 triliun hingga Rp2,1 triliun.
Ia menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan bahwa APBD Makassar tetap fokus pada program-program strategis dan prioritas Wali Kota Munafri Arifuddin, seperti peningkatan layanan publik, penataan kota, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus realistis dengan kemampuan fiskal. Fokus kita adalah menjaga agar program prioritas tetap berjalan, sementara kegiatan lain bisa ditunda sampai kondisi keuangan stabil,” tutup Dahlan.
