Delapan partai politik nonparlemen mendesak pemerintah dan DPR menurunkan ambang batas parlemen atau PT) (dok: Ist).KabarMakassar.com — Delapan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) resmi mendesak pemerintah dan DPR menurunkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari 4 persen menjadi 1 persen.
Sikap itu disampaikan dalam deklarasi pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) GKSR yang digelar di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11).
Delapan partai yang bergabung dalam GKSR ialah Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.
Pembacaan deklarasi dipimpin Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Ahmad Muqowwam.
“Kami pimpinan parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, pemilu, dan penghormatan suara rakyat, mendeklarasikan terbentuknya GKSR,” ujarnya.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa dorongan penurunan PT menjadi 1 persen merupakan kesepakatan solid yang terbentuk melalui serangkaian pertemuan sejak Agustus hingga Oktober 2025 antara delapan partai.
“Seluruhnya sepakat mendorong PT diturunkan menjadi satu persen,” kata Said.
Menurut GKSR, usulan ini dilandasi fakta bahwa sebanyak 17 juta suara pemilih pada pemilu sebelumnya tidak terakomodasi karena tidak memenuhi ambang batas.
“Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini harus didengar,” tegas Said.
Dalam deklarasi tersebut, GKSR juga menyepakati struktur pengurus: Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Sekber, posisi Sekjen dari Partai Buruh, serta bendahara umum dari PPP. Gerakan ini menyusun empat isu utama yang akan diperjuangkan dalam empat tahun ke depan jelang Verifikasi Pemilu 2028.
Pertama, GKSR mengusulkan parpol parlemen hanya wajib mendaftarkan diri tanpa verifikasi. Parpol nonparlemen cukup menjalani verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual, sementara partai baru tetap mengikuti dua verifikasi penuh. Kedua, penurunan PT menjadi 1 persen. Ketiga, pemberian dana politik bagi seluruh parpol mulai 2026, tidak terbatas pada partai parlemen. Keempat, penerapan sistem pemilu campuran yang menurut GKSR lebih representatif.
“Kami akan bertemu Presiden Prabowo, pimpinan DPR, komisi terkait pemilu, serta menggelar kampanye publik untuk mendorong perubahan sistem pemilu,” ujar Said.
Ketua Sekber GKSR, OSO, menegaskan bahwa gerakan ini bukan bentuk penentangan terhadap pemerintah. Ia menekankan bahwa GKSR justru ingin memperkuat demokrasi Indonesia melalui kebijakan pemilu yang lebih inklusif.
“Tentu kami ingin bersama membangun demokrasi bangsa ini lebih baik,” ujarnya.
OSO juga membantah anggapan bahwa GKSR anti-pemerintah. “Jangan ada kata-kata GKSR ini anti-Pemerintah. Kami justru sangat mendukung Pemerintahan Prabowo,” tegasnya.
Deklarasi turut dihadiri Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Europia Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketua Umum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Sekjen Partai Berkarya Irmanjaya Thaher. Gerakan ini disebut menjadi langkah awal koalisi parpol nonparlemen dalam memperjuangkan sistem pemilu yang lebih inklusif pada 2028.
