Siswa Di Sekolah Kepulauan Sangkarrang, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau biasa disapa Appi, membawa misi besar ke ibu kota. Di tengah keterbatasan akses dan tantangan geografis wilayah kepulauan, ia memperjuangkan gagasan Presiden Prabowo Subianto Sekolah Rakyat di Pulau sebagai bentuk keadilan pendidikan bagi anak-anak di Sangkarrang.
Bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, Munafri melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI, Rabu (08/10).
Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico, di Jakarta.
Pertemuan itu menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan inklusif hingga ke wilayah kepulauan.
“Ini bagian dari komitmen kami di Pemerintah Kota Makassar mendukung program Presiden untuk menghadirkan Sekolah Rakyat. Tujuannya agar setiap anak, di mana pun mereka tinggal, punya kesempatan belajar yang setara,” kata Appi nama karibnya.
Menurutnya, ide Sekolah Rakyat di Pulau Sangkarrang bukan sekadar proyek pendidikan, tetapi sebuah gerakan sosial untuk menghapus kesenjangan antara daratan dan pulau. Selama ini, anak-anak di wilayah kepulauan harus menempuh perjalanan jauh ke daratan hanya untuk bersekolah. Kondisi ini menjadi alasan kuat bagi Pemkot untuk menghadirkan sekolah yang dekat, layak, dan inklusif di tengah masyarakat kepulauan.
“Lahan di daratan sudah terbatas. Justru di pulau masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Semangat belajar anak-anak di sana luar biasa, dan pemerintah harus hadir menjawab kebutuhan mereka,” tegasnya.
Appi menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat di Pulau Sangkarrang nantinya akan menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat pulau. Bagi dia, membangun sekolah bukan sekadar menyediakan gedung, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya pembangunan fisik, tapi bagian dari visi besar menjadikan Makassar kota inklusif dan berkeadilan. Kami ingin tidak ada satu pun anak Makassar yang tertinggal hanya karena mereka tinggal di pulau,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, menegaskan bahwa wilayah kepulauan Makassar memiliki potensi besar untuk pengembangan fasilitas pendidikan. Ia menyebut masih ada beberapa lahan kosong yang dapat digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat.
“Saya ikut mendampingi Pak Wali Kota. Kami memaparkan langsung kebutuhan masyarakat di pulau, dan Pak Sekjen merespons sangat positif. Beliau bahkan meminta kami menyiapkan peta lokasi serta skema dukungan sosial agar program ini bisa segera dijalankan,” ujar Andi Bukti.
Ia menambahkan, Kemensos juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat kepulauan, terutama menghadapi dampak perubahan iklim yang memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi warga.
“Kemensos minta kami menyiapkan pula program perlindungan sosial yang beriringan dengan pembangunan Sekolah Rakyat. Jadi, selain pendidikan, masyarakat juga mendapat jaminan sosial yang lebih kuat,” ungkapnya.
Langkah koordinasi ini, kata Andi Bukti, menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Makassar untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pelayanan publik. Pemerintah kota terus memperjuangkan pemerataan akses di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Pak Wali selalu menekankan, pulau adalah bagian dari Makassar yang harus mendapatkan perhatian yang sama. Kehadiran Sekolah Rakyat nanti diharapkan menjadi tonggak baru pemerataan pendidikan di kota ini,” pungkasnya.
Sedangkan, Robben Rico menyambut positif inisiatif Pemkot Makassar. Ia menilai, program tersebut sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan dan layanan sosial di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Ini ide yang sangat bagus, kami dari pusat melihat ini sebagai hal yang positif dan perlu didorong untuk diwujudkan,”
Robben juga meminta Pemkot menyiapkan data detail mengenai kebutuhan lahan dan populasi anak usia sekolah di wilayah kepulauan sebagai dasar pengusulan program.
