Dewan Nilai Pertumbuhan Ekonomi Makassar Belum Berpihak pada UMKM

1 day ago 4
Dewan Nilai Pertumbuhan Ekonomi Makassar Belum Berpihak pada UMKMAnggota DPRD Kota Makassar, Hartono (Dok: Sinta KabarMakassar).

KabarMakassar.com — Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, menilai pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang mencapai sekitar 5,39 persen belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menegaskan, capaian pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor-sektor besar dan belum mencerminkan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat.

“Kalau kita bedah, pertumbuhan ekonomi Makassar itu tumbuhnya di mana? Hanya di sektor perdagangan besar, konstruksi, dan jasa perhotelan. UMKM belum kelihatan dalam pertumbuhan ekonomi kita hari ini,” ujar Hartono, usai Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun DPRD Kota Makassar digelar di Hotel Aston Makassar, Rabu (24/12).

Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial di Kota Makassar. Berdasarkan indikator gini rasio, Makassar berada di kisaran angka 0,4, yang masuk kategori tinggi dan menunjukkan jurang yang lebar antara kelompok kaya dan miskin.

“Gini rasio Makassar hari ini di angka 0,4 sekian. Itu artinya kesenjangan di kota ini terlalu besar. Orang yang kaya terus bertambah kaya, sementara orang miskin sangat sulit keluar dari kemiskinannya,” kata politisi PKS itu.

Hartono menilai tingginya kesenjangan tersebut tidak lepas dari arah kebijakan pembangunan ekonomi yang belum sepenuhnya mengusung prinsip pertumbuhan ekonomi inklusif. Menurutnya, pelibatan UMKM dalam struktur pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat minim.

“Kalau ekonomi inklusif yang ingin kita bangun, maka kebijakan anggaran harus benar-benar mengacu pada bagaimana UMKM ini dibangun,” tegasnya.

Ia mempertanyakan indikator pertumbuhan ekonomi yang selama ini digunakan pemerintah daerah. Menurut Hartono, secara angka Makassar memang terlihat semakin kaya, namun di sisi lain UMKM justru stagnan dan tidak menunjukkan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

“Secara teori, untuk melihat kesenjangan kaya dan miskin itu ada indeks gini rasio. Angka Makassar tinggi, berarti ada yang salah dengan arah kebijakan ekonomi kita,” ujarnya.

Hartono kembali menekankan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Makassar selama ini lebih banyak berasal dari sektor perdagangan besar, perhotelan, restoran, konstruksi, hingga hiburan malam. Sementara itu, UMKM, koperasi, dan usaha rumahan yang banyak digeluti masyarakat justru belum terlihat perannya.

“UMKM kelihatan tidak? Koperasi kelihatan tidak? Usaha rumahan kelihatan? Belum. Padahal mayoritas masyarakat kita hidup di sektor usaha kecil menengah ke bawah,” jelasnya.

Ia mengakui pemerintah kota bersama mitra seperti Bank Indonesia telah banyak menggelar event promosi UMKM. Namun, menurutnya kegiatan tersebut belum cukup untuk mendorong UMKM tumbuh secara berkelanjutan.

“Event itu penting, tapi tidak cukup. Masalah utama UMKM kita bukan kemauan berusaha, tapi tidak ada modal,” kata Hartono.

Menurutnya, pemerintah kota tidak bisa hanya fokus pada pelatihan dan promosi. UMKM harus disentuh sejak awal melalui dukungan permodalan agar mampu memproduksi barang, memperluas usaha, dan kemudian dipromosikan melalui berbagai event.

“Kalau UMKM kita disentuh dengan modal, mereka bisa berusaha, punya produk, lalu dipasarkan. Event itu menjadi tahap lanjutan, bukan satu-satunya solusi,” ujarnya.

Hartono juga berharap kehadiran Makassar Creative Hub dapat menjadi salah satu jawaban untuk mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya di kalangan pemuda. Ia menilai ruang kreativitas yang didukung pemerintah dapat menjadi pintu masuk penguatan UMKM dan koperasi.

“Mudah-mudahan Makassar Creative Hub ini jadi jawaban. Pemuda diberi ruang, UMKM tumbuh, koperasi diperkuat, sehingga pada 2026 pertumbuhan ekonomi sudah mulai merata,” katanya.

Terkait solusi akses modal, Hartono menyebut skema pembiayaan melalui koperasi menjadi salah satu opsi yang didorong DPRD. Ia memastikan DPRD Kota Makassar telah menyetujui anggaran untuk penguatan koperasi dan UMKM.

“Anggaran untuk koperasi dan UMKM sudah diketuk DPRD. Tentu ada syarat dan mekanismenya karena anggaran terbatas, tapi yang jelas arah kebijakannya sudah kita dorong agar UMKM benar-benar menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Makassar,” pungkasnya.

Navigasi pos

Read Entire Article
Jogja News Jogja Politan Jogja Ball Jogja Otote Klik News Makassar news