Kepala Diskominfo Makassar, Muhammad Roem, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Kota Makassar kini menghadapi tantangan baru dalam hal transformasi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 358 aplikasi telah dikembangkan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Meski setiap aplikasi lahir dari inovasi, keberadaan ratusan platform ini justru menciptakan kesulitan dalam koordinasi dan akses layanan bagi masyarakat.
Menjawab tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menghadirkan Lontara+, aplikasi terpadu yang menyatukan berbagai layanan digital pemerintah kota.
Kepala Diskominfo Makassar, Muhammad Roem, menegaskan bahwa Lontara+ bukan sekadar platform, tetapi merupakan upaya pemerintah kota untuk menciptakan super apps yang memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh layanan pemerintah.
“Dulu memudahkan, tapi sekarang kita ingin lebih memudahkan lagi. Lontara+ hadir sebagai solusi terpadu agar semua layanan bisa diakses dalam satu pintu,” ujar Roem dalam sebuah podcast, Jumat (03/10).
Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan peta jalan pengembangan fitur Lontara+ dari tahun 2025 hingga 2029, dengan penambahan fitur baru setiap tiga bulan. Pada triwulan terakhir 2025, aplikasi ini akan menambah fitur pariwisata yang memungkinkan warga membeli tiket destinasi wisata langsung melalui Lontara+. Roadmap berikutnya juga mencakup sektor kesehatan dan pendidikan.
“Ke depan, masyarakat bisa melihat kapasitas ruang belajar di tiap sekolah, bahkan mengetahui besaran uang belajar yang dibutuhkan,” jelas Roem.
Saat ini, Lontara+ telah memiliki sejumlah fitur penting, diantaranya aduan publik dimana Warga dapat melaporkan masalah sampah, lampu jalan mati, jalan rusak, hingga drainase bermasalah. Sejak diluncurkan 27 Juli 2025, lebih dari 400 aduan telah masuk. Ada juga aduan unik, seperti keluhan tidak mendapatkan baju panitia dalam kegiatan kelurahan.
“Itu lucu, tapi menunjukkan masyarakat sudah paham bahwa Kominfo adalah tempat mereka menyuarakan keluhan,” kata Roem.
Selanjutnya, agenda pemerintahan ini berisi Informasi kegiatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan seluruh OPD tersedia secara real-time.
Kemudian event dan berita terkini, dimna menyajikan informasi aktual seputar kegiatan dan kebijakan pemerintah kota.
Terakhir bank sampah digital untuk Mendukung program Makassar Bebas Sampah, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Roem menekankan bahwa sistem aduan ini bukan formalitas semata. Pemerintah Kota Makassar memiliki dashboard pemantauan, sehingga Wali Kota bisa melihat langsung tingkat respon setiap OPD.
Aduan yang masuk, menurut Roem, respon awalnya kurang dari 25 menit, dengan bukti foto progres dikirim ke pengadu. Untuk kasus sampah, target penyelesaian adalah di hari yang sama, karena “sampah tidak boleh bermalam.”
Dengan Lontara+, Makassar berharap semua warga dapat merasakan kemudahan layanan pemerintah melalui satu pintu digital.
“Transformasi ini sekaligus menegaskan komitmen kota untuk mengintegrasikan inovasi SKPD dan menutup celah birokrasi yang selama ini menjadi kendala,” Pungkasnya.
