Manusia Silver di Lampu Merah Jalan Sungai Saddang Kota Makassar, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar mencatat sebanyak 354 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah ditangani melalui UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RTPC) sepanjang tahun 2025.
Dari jumlah tersebut, kasus anak jalanan masih menjadi kategori paling dominan.
Kepala Dinsos Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengungkapkan bahwa ratusan klien yang dilayani berasal dari berbagai latar belakang persoalan sosial, dengan komposisi 200 laki-laki dan 154 perempuan.
“Sepanjang 2025, total klien PPKS yang kami layani di UPT RTPC sebanyak 354 orang. Data ini menunjukkan dinamika persoalan sosial yang masih cukup kompleks di Kota Makassar,” ujar Andi Bukti, Kamis (01/01).
Berdasarkan data RTPC, jumlah layanan PPKS mengalami fluktuasi setiap bulan. Pelayanan terendah tercatat pada Februari dengan 8 klien, sementara lonjakan tertinggi terjadi pada November dengan 50 klien.
Sisi klasifikasi, anak jalanan menjadi kelompok terbanyak dengan total 102 orang, terdiri dari 54 laki-laki dan 48 perempuan. Selanjutnya disusul kelompok gelandangan dan pengemis sebanyak 88 orang, dengan komposisi 41 laki-laki dan 47 perempuan.
“Anak jalanan dan gelandangan masih menjadi persoalan utama yang kami tangani. Ini menjadi fokus perhatian kami karena berkaitan langsung dengan perlindungan kelompok rentan,” kata Andi Bukti.
Selain itu, kategori tuna susila juga mencatat angka cukup signifikan, yakni 59 orang. Menurut Nadi, peningkatan pada klasifikasi ini baru terlihat secara masif menjelang akhir tahun, khususnya pada November dan Desember.
“Kasus tuna susila mulai banyak tercatat di akhir tahun. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, kategori lainnya tercatat dengan jumlah yang lebih kecil namun tetap memerlukan intervensi serius, seperti lansia terlantar sebanyak 31 orang, orang terlantar 24 orang, serta anak berhadapan dengan hukum sebanyak 24 orang.
Adapun kategori dengan jumlah paling sedikit meliputi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebanyak 13 orang, penyalahguna NAPZA 8 orang, anak terlantar 4 orang, serta anak dengan kedisabilitasan yang hanya tercatat satu orang pada September 2025.
Andi Bukti menegaskan, data tersebut menjadi dasar bagi Dinsos Makassar dalam menyusun strategi penanganan sosial ke depan, termasuk penguatan kolaborasi lintas sektor.
“RTPC melayani berbagai spektrum masalah sosial. Data ini akan menjadi pijakan kami untuk memperkuat program perlindungan dan rehabilitasi sosial agar penanganannya lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menegaskan bahwa aktivitas anak jalanan dan pengemis di sejumlah ruas jalan utama Kota Makassar berhasil ditekan sepanjang tahun 2025 berkat pengawasan rutin dan penjangkauan lapangan yang dilakukan secara konsisten.
“Pengawasan kami lakukan terus-menerus. Kalau tidak konsisten, mereka pasti kembali ke jalan,” kata Andi Bukti, saat rilis akhir tahun dinsos Makassar di Benz Cafe Jalan Kajoalido, Rabu (31/12).
Ia menyebutkan, titik-titik yang sebelumnya dikenal padat aktivitas anak jalanan, pengemis, hingga manusia silver kini mulai kondusif.
Lokasi tersebut antara lain Perempatan Jalan Veteran–Sungai Sadang, Simpang Lima Bandara, kawasan Fly Over, Jalan Masjid Raya, serta perbatasan Gowa–Makassar.
Menurut Andi Bukti, penurunan aktivitas di ruang publik tersebut tidak hanya bergantung pada penertiban, tetapi juga pada program pembinaan sosial yang terintegrasi dan melibatkan banyak pihak.
Sepanjang 2025, Dinas Sosial Makassar juga mencatat capaian kinerja organisasi berada di kisaran 80 persen. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh adanya sisa anggaran dari sejumlah pos belanja yang tidak terealisasi.
Ia menjelaskan, sisa anggaran tersebut antara lain berasal dari pos gaji sekitar Rp2,7 miliar yang disiapkan untuk kebutuhan berkala, anggaran dapur umum yang tidak terpakai karena tidak terjadi bencana, serta anggaran operator kelurahan sekitar Rp400 juta yang tidak dibayarkan akibat masa transisi dan rotasi lurah.
“Kalau diakumulasi, silpa kami sekitar Rp5 sampai Rp6 miliar. Tapi seluruh program dan kegiatan tetap berjalan,” ujarnya.
