18 hours ago
4
KLIKPOSITIF- Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur, meninjau lokasi rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Nagari Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (26/12/2025).
Peninjauan tersebut merupakan bagian dari persiapan pembangunan hunian permanen bagi masyarakat terdampak bencana yang melanda Kecamatan Bayang Utara beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan itu, Dirjen PKP didampingi Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni dan Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebanyak 114 kepala keluarga (KK) terdampak bencana direncanakan akan menerima hunian tetap.
Lokasi pembangunan Huntap berada di Nagari Talaok dengan luas lahan sekitar 1,5 hektare. Lahan tersebut telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan guna memastikan pembangunan dapat segera direalisasikan.
Baca Juga
Pembebasan lahan sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat dan hanyut akibat bencana alam.
“Pembangunan Huntap ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan permanen. Kami berkomitmen penuh mendukung program ini,” ungkaprnya.
Sementara itu, Dirjen PKP Fitrah Nur menyampaikan bahwa pada tahap awal, Kementerian PKP akan membangun sebanyak 600 unit rumah hunian tetap di Sumatera Barat bagi korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
“Untuk tahap awal, kita bangunkan 600 unit di Sumatera Barat. Prioritas diberikan kepada rumah warga yang hanyut atau hilang akibat bencana, khususnya di daerah yang telah siap lahannya,” terangnya.
Ia menambahkan, rumah hunian tetap yang akan dibangun berukuran tipe 36 dan dilengkapi dengan akses jalan serta sistem drainase. Kementerian PKP juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
