Ilustrasi Kapal (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menekankan bahwa Indonesia berpotensi memesan ratusan kapal dengan nilai mencapai Rp1.320 triliun, dan seluruh peluang itu harus menjadi motor kebangkitan industri maritim nasional bukan justru mengalir ke luar negeri.
“Ini harga mati bagi negara maritim seperti Indonesia. Mulai sekarang, sekecil apa pun pesanan kapal BUMN atau pemerintah harus dari dalam negeri,” tegas Nevi dilansir dari laman resmi Fraksi PKS DPR RI, Senin (24/11)
Ia mengingatkan, selama kebijakan pembelian dari luar negeri masih dibiarkan, negara kehilangan peluang ekonomi berskala triliunan rupiah setiap tahun.
Nevi menambahkan, Komisi VI juga mendorong penerapan TKDN minimal 40 persen, penguatan sinergi antar-BUMN maritim seperti PT PAL, PELNI, dan Pelindo, serta kemitraan strategis dengan industri swasta nasional untuk memastikan seluruh komponen kapal termasuk yang membutuhkan sertifikasi khusus dapat diproduksi di Indonesia.
Nevi menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mengawal transformasi ini. Ia mendorong pemerintah memastikan harmonisasi regulasi lintas kementerian agar target pertumbuhan ekonomi maritim 1,2 persen dapat tercapai selama periode pemerintahan saat ini.
“Kita punya pasar yang sangat besar pangan, energi, dan pertahanan. Tidak ada alasan uang negara terus mengalir keluar. Sudah waktunya berputar di dalam negeri dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” tutup Nevi.
Dukungan DPR itu langsung disambut Direktur Utama PT PAL, Kaharuddin Djenod. Ia mengungkapkan hitungan yang mempertegas posisi DPR. Menurutnya, jika kapal dibangun di dalam negeri tetapi 100 persen komponennya diimpor, kontribusinya terhadap perekonomian nasional hanya 0,09 persen.
“Tetapi jika industri pendukung dibangun penuh di Indonesia, dampaknya melonjak menjadi 1,2 persen terhadap PDB nasional. Selisihnya sangat besar,” jelas Kaharuddin.
Ia mengungkapkan bahwa PT PAL kini tengah menyusun konsep besar industri maritim nasional sesuai arahan Menteri Pertahanan dan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu proyek strategis adalah pembangunan 105 kapal tanker Pertamina dalam 10 tahun ke depan, yang seluruhnya diperintahkan Presiden untuk dibuat di galangan dalam negeri.
Kaharuddin memaparkan bahwa standarisasi desain menjadi kunci efisiensi. “Jika 50 kapal saja menggunakan desain mesin 12.000 hp yang sama, itu sudah cukup untuk membangun pabrik mesin besar di Indonesia.”
Ia juga menyinggung proyek hilirisasi nikel untuk produksi kapal tanker stainless steel hingga rencana kapal listrik yang dibahas bersama delegasi Rusia. Seluruhnya, kata dia, diarahkan agar komponen diproduksi di dalam negeri dan menjadi fondasi kemandirian industri maritim.
Kaharuddin menegaskan bahwa PT PAL tidak ingin hanya menjadi “penyedia proyek besar”, tetapi membangun ekosistem maritim nasional yang utuh, termasuk transfer teknologi dan penguatan SDM.
“Kami ingin industri ini berdiri mandiri, bukan sekadar perpanjangan tangan impor,” ungkapnya
