Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan (dok. Ist)KabarMakassar.com — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan secara tegas menyatakan bahwa pangan khususnya beras harus dikelola dengan baik dan adil.
Ia menekankan bahwa dengan ditetapkannya harga beras berdasarkan rayon, akan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Harga beras di semua daerah harus sama, tidak boleh ada perbedaan dengan sistem rayonisasi, gak ada dasarnya, justru melanggar konstitusi. Justru daerah yang harga berasnya tinggi negara harus hadir memberikan subsidi sebagaimana halnya dengan BBM, pupuk dengan satu harga,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (04/11).
Daniel menyatakan harga berbeda-beda berdasarkan rayon ini akan menyebabkan ketidakadilan bagi wilayah lain yang harganya lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang jadi sentra produsen beras.
Daerah yang defisit produksi akan mengalami kenaikan harga yang tinggi dan ini tidak boleh terjadi, dimana peran negara, dan program swasembada pangan justru bertentangan.
“Kami menolak gagasan rayonisasi harga beras ini, ini tidak adil bagi masyarakat, pemerintah harusnya membuat harga beras terjangkau bagi semua kalangan bukan membeda-bedakan harga berdasarkan wilayah. Kami mendorong agar swasembada pangan ini tercapai dengan indikator harga beras terjangkau tidak ada gejolak harga di masyarakat,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini.
Wacana penerapan rayonisasi harga beras ini sebelumnya juga menuai kritik dari Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Menurutnya, kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan harga antardaerah, karena wilayah dengan ongkos distribusi dan logistik tinggi kemungkinan harus menanggung harga beras yang lebih mahal dibandingkan daerah lainnya.
Dari sudut pandang ekonomi, skema tersebut dianggap tidak efisien secara pasar. Mekanisme rayonisasi dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran distribusi beras nasional serta mengurangi motivasi pelaku usaha dalam menjaga kestabilan pasokan di berbagai daerah.
Firman menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa ketersediaan pangan harus merata di seluruh Indonesia.
Kata dia, perbedaan harga beras untuk kualitas yang sama di berbagai wilayah merupakan bentuk diskriminasi terhadap kebutuhan pokok rakyat.
“Kebijakan rayonisasi harga beras ini tidak adil. Masyarakat di wilayah berbeda membeli beras dengan kualitas sama tetapi harga berbeda. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi bahwa pangan harus tersedia oleh negara tanpa diskriminasi harga,” ujar Firman Soebagyo di Jakarta, Senin (03/11/2025).
Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti ketidakkonsistenan pemerintah dalam menetapkan kebijakan subsidi dan pengaturan harga komoditas strategis.
Ia mencontohkan, jika BBM, solar, maupun pupuk dapat disubsidi secara merata di seluruh Indonesia tanpa perbedaan harga, maka seharusnya pemerintah juga bisa memastikan harga beras seragam di semua wilayah.
Firman menegaskan bahwa pangan merupakan sektor strategis yang berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan politik nasional. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga beras berpotensi memicu ketegangan ekonomi hingga krisis multidimensi yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan.
Lebih lanjut, Firman mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan rayonisasi harga beras tersebut.
Menurutnya, pendekatan itu bukan hanya gagal mencerminkan keadilan sosial, tetapi juga berisiko memperdalam kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Pemerintah sebelumnya tengah mengkaji rencana penerapan skema harga beras nasional yang akan disesuaikan berdasarkan pembagian zonasi wilayah Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjelaskan bahwa opsi tersebut masih berada pada tahap pembahasan awal dan belum ada keputusan resmi yang ditetapkan.
Ia menuturkan bahwa penetapan harga beras berdasarkan zonasi masih akan dibahas lebih lanjut melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) antar kementerian dan lembaga yang membidangi urusan pangan.
“Nanti masih dikaji. Kita baru rakortas satu kali membahas harga beras. Kita akan rakor lagi,” kata Amran beberapa waktu lalu.
