RDP Komisi C DPRD Kota Makassar dengan Dinas Terkait Tentang PSU GMTD, (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Komisi C DPRD Kota Makassar melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan kelembagaan pada Jumat (23/1)
Rapat tersebut digelar di Sekretariat DPRD Kota Makassar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan dan proses pemerintahan daerah.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suyadi Arsyad, didampingi oleh anggota Komisi C, antara lain Sangkala Saddiko dan Imam Muzakkar.
Turut hadir Ketua Komisi C DPRD Makassar Azwar, ST, serta sejumlah anggota dewan lainnya, di antaranya Irwan Hasan, Andi Pahlevi selaku Ketua Komisi A, Jufri Pabe, dan Farid Rayendra. Rapat tersebut juga dihadiri oleh beberapa perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suyadi Arsyad, menjelaskan bahwa RDP ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas Surat Wali Kota Makassar terkait permintaan klarifikasi dan pemberhentian sementara proses perizinan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud komitmen Komisi C dalam menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD.
“RDP ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Komisi C untuk memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Ray Suyadi Arsyad dalam rapat tersebut.
Namun demikian, dalam pelaksanaan RDP tersebut, pihak yang diundang, yakni manajemen PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), tidak dapat memenuhi undangan rapat.
Pihak GMTD menyampaikan permohonan penjadwalan ulang, sehingga agenda rapat belum dapat menyentuh substansi pembahasan secara menyeluruh.
Akibat ketidakhadiran pihak GMTD, Komisi C DPRD Makassar menilai bahwa pembahasan klarifikasi tidak dapat dilakukan secara berimbang dan objektif.
Oleh karena itu, Komisi C memutuskan untuk menunda pelaksanaan RDP dan akan menjadwalkan ulang rapat dengan kembali mengundang manajemen PT GMTD.
“Penundaan ini kami lakukan agar proses klarifikasi dan pembahasan dapat berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, dengan menghadirkan seluruh pihak terkait,” jelas Ray.
Pihak DPRD Makassar menegaskan bahwa keputusan penjadwalan ulang RDP diambil demi menjaga objektivitas pembahasan, melindungi nama baik seluruh pihak yang berkepentingan, serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Ke depan, kami memastikan akan terus mengawal proses ini hingga memperoleh kejelasan dan kepastian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tutup politisi Demokrat itu.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar, memberikan peringatan (warning) tegas kepada PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang beroperasi di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate.
Terkait kewajiban perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah Kota.
Peringatan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Pemerintah Kota Makassar dan Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, yang membahas proses penyerahan PSU pada Perumahan Kanimega, meliputi kawasan Taman Khayangan, Nirwana, dan Menteng Garden, berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (19/01).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), memastikan Pemerintah Kota Makassar akan menindaklanjuti permintaan warga Perumahan Kayangan terkait perbaikan infrastruktur lingkungan, khususnya jalan dan drainase yang mengalami kerusakan.
Ia menjelaskan, warga Perumahan Kayangan datang menyampaikan aspirasi agar fasilitas umum (fasum) di wilayah tersebut segera diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar, agar perbaikan kondisi di kompleks tersebut.
“Yang datang tadi dari Perumahan Taman Khayangan, Nirwana, dan Menteng Garden. Mereka meminta agar ada kepastian penyerahan fasilitas umum,” ujar Appi.
Dia menegaskan, Pemkot Makassar akan segera berkoordinasi dan bertemu dengan pihak pengembang atau developer perumahan untuk memastikan proses penyerahan fasum tersebut.
Penyerahan ini menjadi syarat agar pemerintah dapat melakukan intervensi perbaikan di dalam pemukiman warga sesuai diharapkan.
“Saya sampaikan, akan ketemu dengan pihak pengembangnya untuk menyerahkan fasilitas umumnya. Karena di sana jalanannya sudah berlubang dan membutuhkan penanganan,” jelasnya.
