Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan, saat Bertemu Warga (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan, menyoroti tiga persoalan utama yang dikeluhkan warga di Kecamatan Tamalanrea, khususnya di Kelurahan Bira, yakni minimnya akses air bersih, kebutuhan sekolah menengah pertama (SMP), serta pengalihan BPJS ke KIS bagi warga kurang mampu.
Menurut Odhika, persoalan tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan pelayanan publik di wilayah pinggiran Makassar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah kota.
“Warga menyampaikan keluhan utama tentang sekolah, air bersih, dan BPJS. Ini persoalan dasar yang tidak bisa dibiarkan berlarut. Negara wajib hadir untuk memenuhinya,” ujarnya, Senin (13/10).
Odhika menilai, keberadaan SMP di Kelurahan Bira menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, banyak siswa harus menempuh jarak jauh untuk bisa bersekolah ke wilayah lain.
Kondisi itu dinilai memberatkan orang tua dan memengaruhi semangat belajar anak-anak.
“Orang tua di Bira mengeluh karena anak-anak mereka harus sekolah ke kelurahan lain. Idealnya, minimal satu SMP harus berdiri di wilayah ini agar akses pendidikan lebih dekat dan merata,” tegasnya.
Odhika yang juga anggota Komisi D DPRD Makassar bidang Kesejahteraan Rakyat menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mencari solusi, termasuk menelusuri kemungkinan pemanfaatan lahan milik pemerintah kota yang bisa dijadikan lokasi pembangunan sekolah.
“Kami akan komunikasikan dengan Dinas Pendidikan. Bila ada aset Pemkot yang bisa digunakan, itu akan menjadi langkah awal memperjuangkan sekolah baru di Bira,” ujarnya.
Selain pendidikan, Odhika juga menyoroti persoalan air bersih yang menjadi masalah klasik di sejumlah wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya.
Ia menyebut distribusi air dari PDAM belum sepenuhnya menjangkau seluruh permukiman warga, terutama di daerah yang baru berkembang.
“Air bersih adalah kebutuhan pokok. Mulai dari minum, mandi, mencuci, semuanya butuh air. Karena itu saya akan segera berkoordinasi dengan PDAM untuk mencari solusi atas keterbatasan pasokan air di sini,” katanya.
Persoalan lain yang disoroti ialah pengalihan peserta BPJS ke Kartu Indonesia Sehat (KIS). Banyak warga mengaku kesulitan dalam proses administrasi untuk berpindah ke KIS, padahal kondisi ekonomi mereka sudah tidak mampu membayar iuran mandiri.
“Banyak warga di sini yang ingin beralih ke KIS agar bisa menikmati layanan kesehatan gratis. Saya siap dampingi mereka agar proses administrasinya berjalan lancar,” jelas legislator dari Fraksi Partai NasDem itu.
Odhika menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas OPD dan pengawasan di parlemen.
“Warga sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Maka setiap keluhan mereka harus saya perjuangkan sampai terealisasi. Ini bukan hanya komitmen politik, tapi tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat,” tandasnya.
