Penandatanganan Nota KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar, bersama DPRD Makassar bergerak cepat menuntaskan finalisasi kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Makassar Tahun 2026.
Langkah percepatan ini menjadi capaian tersendiri karena berhasil dirampungkan lebih awal dari target yang ditetapkan, yakni sebelum Desember 2025. Adapun estimasi alokasi dalam APBD Pokok 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,1 triliun.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (17/11).
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar, Supratman, serta para pimpinan dan anggota dewan bersama jajaran SKPD terkait.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan bahwa seluruh program prioritas dan program unggulan Pemerintah Kota Makassar, tetap masuk dalam Rancangan APBD Pokok Tahun 2026.
Appi mengatakan, meski terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program strategis yang sudah diusulkan oleh tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan dibahas bersama DPRD Kota Makassar.
“Ya, tentu ada. Semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujarnya, usai paripurna.
“Kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran yang ada, sehingga ada beberapa yang dirasionalisasi,” lanjut Appi.
Appi menekankan bahwa kondisi penyesuaian anggaran ini tidak boleh menjadi hambatan. Ia mendorong jajaran Pemkot untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Sekaligus memastikan program kerja tetap menyentuh masyarakat secara langsung.
Dia menilai dengan pemotongan ini bukan malah yang harus diretapi, tapi bagaimana lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan.
“Serta memaksimalkan program-program kerja yang harus kita jalankan, yang benar-benar turun sampai ke tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk efisiensi, Ketua Golkar Makassar itu, juga meminta agar kegiatan seremonial dikurangi pada tahun anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa belanja harus diarahkan untuk manfaat langsung bagi warga.
“Mengurangi seremonial-seremonial untuk bisa memastikan bahwa tahun 2026 program-program itu langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD dalam proses penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2026.
Aliyah menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif merupakan pondasi penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, responsif, dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan kota.
“Dokumen KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang menentukan kualitas pembangunan kota. Karena itu, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Aliyah, tahun anggaran 2026 menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat program-program strategis yang telah direncanakan, terutama yang menyentuh pelayanan dasar publik dan pengentasan persoalan prioritas kota.
Ia juga menekankan bahwa konsistensi dalam sinergi dan komunikasi antara Pemkot dan DPRD harus terus dijaga agar setiap kebijakan yang disusun selaras dengan visi pembangunan jangka panjang.
“Kami sangat mengapresiasi kerja bersama yang selama ini terjalin. Semoga konsistensi sinergi ini terus kita jaga untuk menghadirkan kebijakan yang semakin baik dari tahun ke tahun,” Pungkasnya.
