Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Pemerintah Kota agar lebih cermat dalam menyusun dan menyesuaikan postur anggaran menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp502 miliar pada tahun 2025.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar, mengingatkan bahwa pemangkasan ini berpotensi menekan laju pembangunan fisik dan menghambat realisasi program infrastruktur yang menjadi prioritas daerah. Ia menilai DAU selama ini merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Kota Makassar.
“Kalau dipotong, otomatis kegiatan fisik bisa lesu tahun depan. Kita sesalkan juga kalau sampai dipangkas, tapi karena ini kebijakan pusat, Pemkot harus bergerak cepat melakukan lobi agar pemotongan bisa dikurangi atau bahkan dihapus,” ujar Azwar, Selasa (14/10).
Ia menegaskan, koordinasi dan komunikasi aktif dengan kementerian teknis harus segera dilakukan untuk menjaga agar program pembangunan Makassar tidak kehilangan dukungan pendanaan dari pusat.
Komisi C, kata dia, juga akan mendesak Pemkot menyiapkan langkah antisipatif apabila pemangkasan tersebut tetap diberlakukan.
“Kalau memang tidak bisa dihindari, harus ada strategi agar masyarakat tidak dirugikan. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Azwar menyebut, efisiensi anggaran memang tidak terhindarkan, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu program prioritas. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, khususnya Komisi C, dalam menata ulang belanja daerah.
“Pasti akan ada efisiensi, tapi perlu pembahasan bersama untuk menentukan pos-pos mana yang bisa disesuaikan. Pemerintah harus transparan dan berkoordinasi dengan DPRD supaya efisiensi tidak salah arah,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD Makassar hingga kini belum menerima rincian resmi mengenai kegiatan yang akan terdampak oleh kebijakan efisiensi tersebut. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 masih berlangsung, sementara surat keputusan dari pemerintah pusat belum turun.
“Belum ada informasi detail soal kegiatan apa saja yang akan dipangkas. Tapi kita harap Pemkot proaktif melobi pusat agar pemotongan ini bisa diminimalkan,” tambahnya.
Menurut Azwar, DPRD akan memprioritaskan perlindungan terhadap program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan fasilitas umum.
“Yang paling penting, jangan sampai masyarakat yang terdampak. Pemangkasan boleh saja dilakukan, tapi dampaknya ke masyarakat harus ditekan sekecil mungkin,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahlan, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut akan difokuskan pada kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak termasuk program prioritas.
“Efisiensi dilakukan sekitar Rp502 miliar. Kegiatan dari SKPD yang tidak prioritas untuk sementara akan kita tunda atau hapus. Yang tetap jalan hanya program prioritas Wali Kota,” jelasnya, Senin (13/10).
Dahlan menuturkan, langkah efisiensi ini menjadi pilihan realistis akibat turunnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga Rp500 miliar. Kondisi ini membuat Pemkot harus menyesuaikan belanja agar tetap seimbang dengan kemampuan pendapatan daerah.
“Pendapatan dari TKD turun, otomatis belanja juga harus disesuaikan. Jadi pemangkasan ini memang konsekuensi logis dari penurunan pendapatan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa sektor pembangunan fisik dan belanja modal akan menjadi yang paling terdampak dari kebijakan efisiensi tersebut.
“Banyak pos belanja yang akan kita kurangi, termasuk perjalanan dinas, kegiatan operasional, dan belanja modal seperti infrastruktur,” katanya.
Meski begitu, Dahlan memastikan bahwa program strategis Pemkot seperti penataan lorong, peningkatan layanan publik, dan digitalisasi pemerintahan tetap menjadi prioritas dan tidak akan tersentuh pemangkasan.
Untuk menjaga stabilitas keuangan, Pemkot Makassar akan menerapkan strategi ganda dengan menekan pengeluaran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita akan dorong Bapenda untuk maksimalkan pendapatan. Target tahun depan tetap di kisaran Rp2 triliun sampai Rp2,1 triliun, angka yang realistis dengan kondisi saat ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penyusunan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok 2026 kini memasuki tahap akhir dan segera dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dan Wali Kota Makassar.
“Sudah hampir selesai, minggu ini mungkin sudah bisa difinalkan sebelum dilaporkan ke Pak Sekda dan Pak Wali,” tutup Dahlan.
