Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat hingga mencapai Rp502 miliar menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera melakukan langkah diplomasi atau lobi ke pemerintah pusat, guna meminimalkan dampak pemotongan tersebut terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Azwar menilai, pemotongan dana transfer pusat akan berdampak langsung pada sektor infrastruktur dan program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya upaya komunikasi aktif dan strategis dari Pemkot Makassar ke kementerian terkait di Jakarta.
“Kalau pemotongan dana transfer ini masih bisa dilobi, maka harus dilobi. Pemerintah kota harus serius datang ke pusat, cari jalan agar ada solusi. Makassar ini kan daerah strategis, pintu gerbang Indonesia Timur. Harusnya bisa ada diskresi khusus dari pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (23/10).
Menurutnya, posisi geografis dan peran vital Kota Makassar sebagai pusat ekonomi kawasan seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk memberikan perlakuan berbeda dalam hal alokasi fiskal. Namun hal itu, lanjut Azwar, tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya komunikasi dan upaya lobi intens dari Pemkot.
Ia juga mengingatkan bahwa bila dana tambahan dari pusat tidak bisa diperoleh, maka Pemkot harus segera menyusun ulang strategi keuangan daerah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Kalau misalnya tidak bisa dilobi lagi, maka harus diatur dengan cermat. Jangan sampai pemotongan ini membuat masyarakat yang dirugikan. Perlu pengaturan ulang tata keuangan dan prioritas anggaran supaya pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Azwar menyoroti perlunya efisiensi anggaran yang tepat sasaran agar pemangkasan DAU tidak mengganggu proyek infrastruktur dan program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan kota. Ia menambahkan, DPRD akan mengawal hal ini melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam waktu dekat.
“Nanti dalam rapat Banggar, teman-teman akan melihat secara detail bagaimana dampak pemotongan ini dan apa langkah penyesuaian yang dilakukan Pemkot,” jelasnya.
Hingga kini, Azwar mengaku belum melihat adanya komunikasi resmi dari Pemkot Makassar terkait rencana efisiensi atau penyesuaian program pascapemangkasan dana pusat tersebut.
“Belum ada laporan resmi ke kami soal program mana yang akan diefisienkan. Tapi kita harapkan Pemkot bisa cepat bergerak agar tidak ada kegiatan yang terhenti karena persoalan anggaran,” Pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar melakukan langkah efisiensi besar-besaran setelah Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan sebesar Rp502 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKA) Kota Makassar, Muh Dahlan, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini dilakukan untuk menyeimbangkan struktur keuangan daerah yang terdampak oleh pengurangan dana transfer dari pusat.
“Efisiensi anggaran dilakukan sekitar Rp502 miliar. Kegiatan-kegiatan SKPD yang tidak dianggap prioritas sementara akan dihentikan atau dihapus. Hanya program prioritas Wali Kota yang tidak kami sentuh,” jelas Dahlan, Senin (13/10).
Menurutnya, pemangkasan ini merupakan langkah penyesuaian fiskal agar APBD Kota Makassar tetap berjalan efektif meski dengan ruang fiskal yang lebih terbatas. Pemerintah akan memangkas sejumlah belanja operasional dan modal yang dinilai masih bisa ditunda.
“Banyak pos belanja yang dikurangi, termasuk perjalanan dinas, makan minum, hingga sebagian belanja modal dan infrastruktur. Kami fokuskan anggaran ke program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.
Dahlan menambahkan, efisiensi ini dilakukan seiring proses finalisasi APBD Pokok Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sudah memasuki tahap akhir pembahasan internal.
“Draf sudah selesai. Saat ini kami tinggal melaporkan ke Sekda dan Wali Kota sebelum diajukan ke DPRD untuk pembahasan. Insyaallah minggu ini rampung,” kata Dahlan.
Meski terjadi pemangkasan, Pemkot Makassar tetap optimistis menjaga stabilitas fiskal dengan mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Ia menyebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan menjadi motor dalam menggenjot penerimaan pajak dan retribusi guna menutup sebagian selisih pendapatan dari dana transfer yang berkurang.
“Karena pendapatan kita dari Transfer ke Daerah (TKD) turun Rp500 miliar, otomatis belanja SKPD juga harus disesuaikan. Tapi kami akan dorong teman-teman di Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya
