Bupati Chaidir Syam dan Bupati Sitti Husniah Talenrang (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berlanjut hingga 2026 memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar dalam pengelolaan pemerintahan.
Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa menjadi contoh daerah yang harus mengatur ulang prioritas pembangunan agar layanan dasar tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Bupati Chaidir Syam mengakui bahwa periode kepemimpinannya diwarnai dua fase sulit. Setelah menghadapi pandemi Covid-19 pada awal masa jabatan, kini ia kembali diuji dengan kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Ruang fiskal kita sangat terbatas. Dengan kondisi ini, kita harus benar-benar memilih program yang paling prioritas,” ujar Chaidir, Rabu (14/01).
Ia menyebut, Pemerintah Kabupaten Maros memutuskan memfokuskan anggaran pada sektor kesehatan dan pendidikan, tanpa sepenuhnya mengabaikan kebutuhan lain seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kita, kebijakan Presiden diarahkan pada hal-hal yang paling utama. Di Maros, yang kami perjuangkan itu kesehatan gratis dan pendidikan,” katanya.
Chaidir mengungkapkan, dampak efisiensi cukup signifikan terhadap APBD Maros. Anggaran daerah disebut terpangkas hingga Rp280 miliar, jauh berbeda dibandingkan saat dirinya masih menjabat Ketua DPRD Maros, ketika ruang belanja daerah jauh lebih longgar.
“Dulu anggaran kita bisa Rp700 sampai Rp800 miliar. Sekarang harus terpangkas ratusan miliar. Ini tentu tidak mudah,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Maros tetap berupaya menjaga stabilitas pemerintahan, termasuk mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN agar kinerja aparatur tetap terjaga. Di sisi lain, Chaidir juga aktif melakukan koordinasi dengan kementerian untuk menarik dukungan program pusat.
“Walaupun anggaran infrastruktur kita minim, pemerintah pusat tetap membantu. Ada program jalan inpres, kampung nelayan, rehabilitasi sekolah, sampai perbaikan irigasi,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sitti Husniah Talenrang menyatakan kebijakan efisiensi juga menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Gowa. Namun, ia menegaskan pemerintahannya tetap memegang komitmen pada penuntasan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama.
“Pemerintah hadir bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dalam kondisi anggaran terbatas, pelayanan publik tetap harus humanis dan menyentuh langsung masyarakat,” tegas Husniah.
Pemkab Gowa memusatkan perhatian pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi kependudukan, sebagai fondasi pelayanan dasar. Selain itu, strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui pemutakhiran data, intervensi berbasis pemberdayaan, serta kolaborasi lintas sektor.
“Intervensi tidak cukup hanya bantuan tunai. Harus ada pemberdayaan, pelatihan UMKM, bantuan alat pertanian dan perikanan, serta pendampingan berkelanjutan,” ujarnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi 2026 memaksa daerah melakukan penajaman arah pembangunan.
Maros dan Gowa memilih memprioritaskan layanan dasar dan kelompok rentan, sambil tetap berupaya menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan program strategis tetap berjalan di tengah tekanan anggaran.
