Kondisi Kantor DPRD Makassar usai dibakar massa (Dok: Atri KabarMakassar).KabarMakassar.com — Kepala Bidang Prasarana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Hajar Aswad menyebut, sisa material bangunan lama DPRD Makassar yang bakal diratakan tidak akan menjadi limbah sia-sia.
Seluruh komponen yang masih memiliki nilai ekonomis, seperti besi dan beton, akan dilelang secara resmi oleh pemerintah kota (Pemkot) Makassar.
Ia memastikan langkah itu diambil sebagai bentuk efisiensi sekaligus kepatuhan terhadap tata kelola aset negara.
“Itu bentuknya aset, jadi tetap akan dimanfaatkan. Besinya nanti dibongkar, dan material lain juga akan dilelang,” jelas Hajar, Senin (06/10).
Menurutnya, tim gabungan yang terdiri dari Dinas PU dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) akan melakukan penilaian harga terhadap seluruh material bekas bangunan DPRD tersebut.
Langkah itu untuk memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
Namun, Hajar menegaskan bahwa proses pembangunan gedung baru nantinya akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat, bukan Pemkot Makassar.
Dengan demikian, pelaksanaan lelang pembangunan gedung baru tidak memerlukan tambahan dana dari APBD Kota.
“Soal besarannya (lelang gedung) saya belum bisa memastikan karena itu kewenangan penuh pemerintah pusat. Yang jelas, usulan anggaran pembangunan gedung baru sebelumnya telah diajukan sebesar Rp375 miliar,” tambahnya.
Selain menyiapkan proses lelang material, Dinas PU juga telah merampungkan audit internal yang menjadi bagian penting dari persiapan pembangunan.
Audit ini tak hanya mencatat nilai aset yang dihapus, tapi juga menjadi referensi untuk proyek-proyek pemerintahan berikutnya.
“Kita sengaja ambil datanya supaya ada referensi ke depan. Kalau ada kasus serupa, kita bisa langsung turun meski bangunannya mau dirubuhkan. Ini bisa jadi bahan pembelajaran,” ujarnya.
Hajar juga mengungkapkan bahwa proses penghapusan aset lama tengah berjalan. Di sisi lain, pemerintah mulai menghimpun berbagai masukan dari pihak DPRD dan masyarakat agar desain gedung baru benar-benar representatif, fungsional, dan memenuhi kebutuhan ruang kerja legislatif.
“DPRD sudah menyampaikan usulan ruang apa saja yang dibutuhkan. Pemerintah juga mendorong agar nanti ada jalur evakuasi yang lebih memadai,” kata Hajar.
Lebih jauh, konsep desain gedung DPRD yang baru akan mengusung prinsip ramah lingkungan dan ramah difabel. Gedung dirancang dengan standar green building, tahan gempa, serta dilengkapi fasilitas keselamatan modern seperti jalur evakuasi dan sistem pemadam kebakaran yang terintegrasi.
“Yang jelas ketika ini dirancang, pasti akan dibuat green building. Selain ramah lingkungan, juga ramah disabilitas,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menekankan bahwa pembangunan gedung baru DPRD bukan sekadar mengganti bangunan lama, tetapi juga menjadi momentum memperkuat simbol modernisasi pemerintahan.
“Termasuk direkonstruksi dengan kaidah bangunan zaman sekarang jalur evakuasi, material tahan kebakaran, hingga skala gempa. Jalur pemadam dan evakuasi juga harus dimaksimalkan,” kata Appi.
Menurutnya, pembangunan gedung DPRD yang baru harus menjadi cerminan wajah pemerintahan modern: efisien, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan.
“Ini saatnya membuat gedung yang lebih proper, lebih representatif, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan kita hari ini,” Pungkasnya.
