Ketua Panitia yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai, Muhammad Iqbal, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) sebagai upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan kader yang kini menjabat sebagai pejabat publik, mulai dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Acara yang berlangsung selama tiga hari, Ahad–Selasa (2–4 November 2025) di Hotel Sultan, Jakarta, menjadi bagian dari program strategis partai dalam membangun tata kelola kaderisasi politik yang profesional, kolaboratif, dan berintegritas.
Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai, Badan Pembinaan Pejabat Publik, serta Bidang Pembinaan dan Pengembangan Wilayah. Ketua Panitia, Muhammad Iqbal, menyebut model pelaksanaan Bimteknas kali ini menjadi format baru yang menekankan kolaborasi lintas bidang di tingkat DPP PKS.
“Acara ini terlaksana berkat kerja sama tiga bidang dan badan sekaligus. Ini adalah model baru di DPP, bagaimana kita bekerja dengan kolaborasi yang solid dan terarah,” ujar Iqbal yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai, Minggu (02/11).
Iqbal melaporkan, tingkat kehadiran peserta mencapai 99 persen, atau lebih dari 1.500 pejabat publik PKS yang hadir dari seluruh Indonesia. Hanya 19 orang yang berhalangan hadir, terdiri dari 16 anggota dewan serta 3 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mengajukan izin resmi.
“Ini menunjukkan kedisiplinan dan antusiasme yang luar biasa dari para pejabat publik PKS. Semangat ini adalah tanda kesiapan kader dalam menyongsong kepemimpinan DPP PKS periode 2025–2030,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa agenda pembinaan kader bukan sekadar kegiatan formal, tetapi telah menjadi kebutuhan bagi pejabat publik PKS untuk terus meningkatkan kemampuan manajerial, integritas, dan komitmen pelayanan publik.
Bimteknas kali ini disusun dalam tiga sesi paralel, menyesuaikan peran dan kebutuhan peserta, Pertama, untuk pemimpin daerah dan DPRD, fokus pada tata kelola pemerintahan, etika publik, dan inovasi pelayanan.
Kedua, untuk anggota legislatif, dengan pembahasan seputar fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi rakyat.
Ketiga, untuk istri kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang diarahkan untuk memperkuat peran sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kemitraan dan kepemimpinan keluarga.
Format paralel ini disebut sebagai inovasi penting agar materi pelatihan dapat disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing pejabat publik dan memperkuat sinergi antarlembaga di bawah kepemimpinan PKS.
Muhammad Iqbal juga memperkenalkan program baru bertajuk Akademi Pemimpin Indonesia (API) lembaga internal yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kompetensi dan karakter kepemimpinan kader PKS.
Menurutnya, pendirian akademi ini menjadi langkah konkret partai untuk menyiapkan generasi pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan.
“Akademi Pemimpin Indonesia ini akan menjadi wadah berkelanjutan untuk melatih pengurus dan pejabat publik kita agar terus berkembang secara kompetensi dan moral. Kita ingin lahir pemimpin yang tidak hanya pandai memimpin, tapi juga kuat secara etika dan tanggung jawab publik,” ujar Iqbal.
Bimteknas 2025 ini menjadi bagian dari agenda nasional PKS dalam memperkuat kualitas pejabat publik di semua tingkatan pemerintahan. Partai menilai, peningkatan kapasitas kepemimpinan adalah kunci agar setiap kader yang memegang amanah publik dapat bekerja dengan orientasi pelayanan, bukan kekuasaan.
“PKS ingin memastikan bahwa pejabat publiknya punya standar moral dan profesional yang tinggi. Mereka harus menjadi pelayan masyarakat, bukan hanya pejabat administratif,” tutur Iqbal.
Ia menambahkan, PKS percaya bahwa politik seharusnya menjadi ruang pengabdian, bukan ajang perebutan kepentingan.
“Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, partai berharap seluruh pejabat publik yang lahir dari PKS dapat menjadi contoh kepemimpinan bersih dan solutif di tengah tantangan bangsa,” Pungkasnya.
