Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, saat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV. Dok. IstKabarMakassar.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mencatat kinerja ekonomi yang solid sepanjang tahun 2024 dengan pertumbuhan mencapai 5,39 persen dan tingkat inflasi terjaga di angka 1,19 persen.
Capaian ini menjadi sinyal positif bagi ketahanan ekonomi daerah di tengah fluktuasi harga pangan nasional.
Data tersebut diungkap dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV yang digelar di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Kamis (30/10).
Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi ekonomi lintas wilayah, terutama antara Gowa, Maros, Takalar, dan Makassar yang berperan sebagai kawasan penyangga ekonomi Sulawesi Selatan.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyampaikan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi tidak terlepas dari kerja kolaboratif antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang berbasis data dan penguatan sistem pangan daerah.
“Gowa, Maros, dan Takalar merupakan daerah penghasil pangan, sementara Makassar menjadi pusat distribusi dan jasa. Keterpaduan ini harus dimanfaatkan melalui penyusunan neraca pangan yang presisi agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berbasis bukti,” ujar Darmawangsyah.
Menurutnya, inflasi pangan menjadi tantangan utama yang menuntut kesiapan sistem logistik dan koordinasi lintas daerah. Pemkab Gowa berkomitmen memperkuat cadangan pangan pemerintah, menggelar pasar murah secara berkala, serta memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, Pemkab Gowa juga mempercepat adopsi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari reformasi keuangan publik. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi fiskal, mengurangi kebocoran anggaran, dan mempercepat respons terhadap dinamika ekonomi lokal.
“Elektronifikasi transaksi pemerintah adalah instrumen penting dalam reformasi keuangan daerah. Melalui digitalisasi pembayaran, kita dapat meminimalkan kebocoran anggaran sekaligus mempercepat respons terhadap perubahan ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan, komitmen menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga tentang kesinambungan kepemimpinan dan semangat kolektif dalam membangun kemandirian daerah.
“Sinergi yang dibangun hari ini adalah bentuk nyata kesinambungan kepemimpinan ekonomi daerah. Jika leluhur kita mampu membangun perdagangan lintas pulau berabad-abad lalu, maka kita harus mampu memastikan stabilitas pangan dan inflasi untuk generasi masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Purnomo, menilai Zona IV memiliki potensi besar menjadi model integrasi pangan berbasis data di kawasan timur Indonesia.
“Pengendalian inflasi tidak berhenti pada intervensi harga, tapi juga pada pembenahan struktur pasokan yang berkelanjutan. Zona IV berpotensi menjadi contoh model integrasi pangan berbasis data, di mana pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu ekosistem ekonomi yang efisien,” kata Wahyu.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ichsan Mustari, Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, Asisten Perekonomian Kabupaten Maros, Abdul Azis Ahmad, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Ahmadi Akil
