KabarMakassar.com — Polemik dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) usai pelaksanaan sidang Muktamar ke-X di Ancol, pada Sabtu (27/09) kemarin terus menjadi pembicara.
Apalagi, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Muhamad Mardiono.
Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030, Imam Fauzan Amir Uskara, menegaskan perlunya rekonsiliasi total di tubuh PPP pasca pelaksanaan Muktamar X.
Langkah ini dinilai penting untuk mengakhiri konflik internal yang selama ini menurunkan kepercayaan publik terhadap partai berlambang Ka’bah tersebut.
Menurut Imam, partai harus segera berbenah dan meninggalkan polemik lama agar dapat kembali fokus menjalankan fungsi politik dan memperjuangkan aspirasi umat di tingkat nasional maupun daerah.
“Kami berharap proses rekonsiliasi yang sungguh-sungguh bisa terwujud. Tujuannya agar PPP kembali fokus melakukan kerja politik, memperjuangkan aspirasi umat, dan yang paling penting mengembalikan kursi PPP di parlemen,” ujarnya di Makassar, Sabtu (04/10).
Imam menilai, perpecahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir telah membuat kinerja politik partai melemah. Kondisi itu menyebabkan perolehan suara PPP merosot tajam di berbagai daerah pada Pemilu 2024.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa seluruh elemen partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Lebih lanjut, Imam menekankan bahwa hasil Muktamar X yang menetapkan H. Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP untuk lima tahun ke depan wajib dijaga bersama. Ia menilai keputusan tersebut merupakan bentuk legitimasi tertinggi partai yang harus dihormati seluruh kader.
“Yang paling utama adalah menjaga hasil muktamar yang telah menetapkan H. Muhamad Mardiono sebagai ketua umum. Untuk jabatan lain, kita bisa duduk bersama dan merundingkannya. Setelah itu, kita jalankan roda organisasi hingga ke tingkat ranting,” jelasnya.
Imam menyebut, struktur kepengurusan partai seharusnya tidak dijadikan alat perebutan kekuasaan. Ia mendorong agar setiap posisi diisi dengan musyawarah, sesuai kebutuhan organisasi dan keseimbangan antar wilayah.
Dengan demikian, konsolidasi partai bisa berlangsung efektif dan soliditas antar kader dapat terjaga hingga ke akar rumput.
Sekjen termuda dalam sejarah PPP itu juga menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap partai. Menurutnya, masyarakat perlu melihat PPP sebagai kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islam, kebangsaan, dan keadilan sosial.
“Kita harus menampilkan wajah partai yang solid, beretika, dan dekat dengan masyarakat. Mari tunjukkan kerja-kerja positif kepada publik, bukan sebaliknya,” kata Imam.
Ia menegaskan bahwa citra positif hanya bisa dibangun melalui kerja nyata, terutama dalam isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan umat seperti ekonomi syariah, pemberdayaan pesantren, dan penguatan peran generasi muda dalam politik.
Imam juga mengingatkan agar PPP tidak lagi mengulang kesalahan masa lalu yang kerap terjebak dalam konflik internal dan perebutan legitimasi kepemimpinan.
“Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, PPP selalu diterpa isu dualisme yang menyebabkan suara dan kursi tergerus. Hal seperti ini harus dihentikan. Kepentingan partai harus di atas segala kepentingan,” tegasnya.
Imam menyampaikan keyakinannya bahwa jika proses rekonsiliasi berjalan sesuai rencana, PPP akan mampu kembali menembus parlemen pada Pemilu 2029.
Menurutnya, tantangan utama lima tahun ke depan bukan hanya menjaga soliditas internal, tetapi juga memperluas jangkauan politik di kalangan milenial dan pemilih baru.
“Saya optimistis, dengan konsolidasi yang baik dan kerja terukur, PPP bisa kembali meraih kursi di DPR. Syaratnya satu, kita harus bersatu dan bekerja dalam satu komando,” ujarnya.
Imam menilai, Pemilu 2029 akan menjadi ajang pembuktian apakah partai mampu bangkit dari keterpurukan dan mengembalikan kejayaannya sebagai salah satu kekuatan Islam terbesar di Indonesia.
Imam juga menyerukan agar seluruh struktur PPP di daerah ikut bergerak cepat melaksanakan hasil muktamar dan mengonsolidasikan organisasi hingga ke tingkat ranting.
Ia meminta para pengurus wilayah dan cabang memperkuat koordinasi vertikal dengan DPP agar proses penyatuan visi dan strategi partai dapat berjalan serentak.
“Kami ingin seluruh kader, dari pusat sampai ranting, bergerak dalam satu arah. Ini bukan sekadar agenda politik, tapi agenda kebangkitan PPP,” tegasnya.
Imam menilai, momentum pasca-Muktamar X adalah kesempatan terakhir bagi PPP untuk menata kembali arah perjuangan politiknya. Ia berharap seluruh kader dapat meninggalkan dinamika lama dan fokus menghidupkan kembali semangat awal partai yang berkhittah pada persatuan dan pelayanan umat.
“Kita harus kembali ke khittah perjuangan PPP. Sudah cukup kita terpecah karena ego dan kepentingan sesaat. Kini waktunya bekerja untuk partai, bukan untuk diri sendiri,” pungkas Imam.
