Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Muchlis Misbah (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Muchlis Misbah, menyoroti masih banyaknya usulan infrastruktur yang terus berulang setiap tahun namun belum juga direalisasikan di daerah pemilihannya (Dapil).
Diketahui, anggota komisi D DPRD Kota Makassar Muchlis Misbah dari dapil Makassar I diantaranya Kecamatan Ujung Pandang, Rappocini dan Makassar.
Muchlis mengungkapkan, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang ia hadiri menunjukkan pola yang sama dari tahun ke tahun. Usulan masyarakat masih didominasi pekerjaan fisik, khususnya perbaikan drainase dan jalan.
“Hasil Musrenbang masih seperti tahun-tahun kemarin. Permintaan terbanyak itu persoalan fisik, drainase dan jalan,” kata politis Hanura itu.
Selain infrastruktur, kata dia, ada pula usulan nonfisik seperti pemberdayaan masyarakat dan pelatihan UMKM. Namun jumlahnya masih kalah dominan dibandingkan kebutuhan jalan dan drainase.
Musrenbang tersebut berlangsung di sejumlah kelurahan di Dapil 1, di antaranya Kelurahan Maccini, Maccini Parang, Maccini Induk, Maradekaya, dan Bara-baraya.
Muchlis menilai, salah satu penyebab banyaknya usulan yang tak kunjung dikerjakan adalah karena tidak adanya sinkronisasi antara hasil Musrenbang dan hasil reses anggota DPRD. Padahal, menurutnya, Musrenbang merupakan amanat undang-undang yang seharusnya menjadi dasar perencanaan pembangunan.
“Ada pekerjaan fisik yang sudah diusulkan lewat Musrenbang sampai empat kali, tapi belum juga dikerjakan. Karena itu saya sarankan agar usulan Musrenbang dikombinasikan dengan hasil reses supaya lebih fokus dan tidak terpecah-pecah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil reses DPRD biasanya masuk dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Jika disinkronkan sejak awal, hal tersebut dinilai akan mempermudah proses perencanaan dan pelaksanaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Saya minta RT, RW, lurah, dan LPM, begitu ada anggota DPRD reses di wilayahnya, segera menyinkronkan hasil reses dengan Musrenbang. Supaya cepat dikerjakan,” tegasnya.
Menurut Muchlis, selama ini banyak usulan yang berulang karena diajukan melalui dua jalur berbeda Musrenbang dan reses tanpa penyelarasan. Kondisi itu justru membuat pekerjaan tidak berjalan.
“Usulan yang sama diulang-ulang, ada di reses, ada di Musrenbang. Biasanya itu yang menyebabkan sampai tidak dikerjakan,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat realisasi, sehingga masih ada usulan infrastruktur di sejumlah kelurahan yang belum terealisasi selama bertahun-tahun.
“Hampir di semua kelurahan ada usulan Musrenbang yang belum dikerjakan. Contohnya di Kelurahan Maradekaya dan Maccini. Salah satu faktornya memang keterbatasan anggaran,” pungkas Muchlis.
