Petani Timun (Dok: KabarMalassar).KabarMakassar.com — Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menyoroti pengelolaan anggaran sebesar Rp9,95 triliun yang dialokasikan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk program pengembangan perkebunan dan hortikultura pada tahun anggaran mendatang.
Ia menegaskan, dana besar tersebut harus digunakan secara tepat sasaran, terukur, dan menghasilkan dampak nyata bagi petani serta ketahanan pangan nasional.
Menurut Jaelani, program ini sangat strategis dalam mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan, namun berpotensi tidak optimal jika tidak disertai dengan roadmap yang jelas. Ia menilai Kementan harus memiliki arah kebijakan yang konkret agar setiap rupiah dari anggaran triliunan itu benar-benar memberi manfaat bagi petani dan sektor pertanian secara luas.
“Program ini sangat penting untuk memperkuat fondasi pangan kita, tapi tanpa arah yang jelas dan peta jalan yang terukur, potensi besar itu bisa terbuang percuma. Kementan harus memastikan setiap rupiah berkontribusi langsung terhadap kemandirian pangan nasional,” ujar Jaelani dalam keterangannya, Minggu (12/10).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara itu menilai, Kementan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, termasuk keterlibatan petani kecil, pemerataan bantuan, serta keberlanjutan hasilnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat agar dana tidak terserap hanya di tahap administrasi atau proyek jangka pendek.
Lebih jauh, Jaelani juga menyoroti klaim pemerintah bahwa program tersebut akan menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru. Menurutnya, target itu harus disertai rencana pelaksanaan yang rinci dan realistis agar tidak sekadar menjadi angka ambisius di atas kertas.
“Target 1,9 juta lapangan kerja itu sangat besar. Tapi bagaimana mekanisme dan pembagian peran antara pusat, daerah, dan petani muda harus dijelaskan. Regenerasi petani juga tidak boleh diabaikan, karena keberlanjutan sektor pertanian bergantung pada keterlibatan generasi muda,” tegasnya.
Selain efektivitas dan arah kebijakan, Jaelani menekankan agar program pengembangan perkebunan dan hortikultura tidak hanya menguntungkan kelompok bermodal besar. Ia mengingatkan bahwa petani kecil harus menjadi subjek utama dalam kebijakan pertanian nasional agar tidak terus tertinggal di tengah ekspansi industri pertanian berskala besar.
“Kita tidak boleh biarkan pertanian dikuasai pemodal besar sementara petani kecil hanya jadi penonton. Pemerintah harus hadir memberikan ruang tumbuh dan dukungan konkret kepada petani kecil agar mereka bisa mandiri dan bersaing,” ujarnya.
Jaelani juga menilai aspek hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian masih menjadi titik lemah yang perlu dibenahi. Ia meminta Kementan bekerja sama dengan kementerian lain untuk memperkuat sistem distribusi dan menjaga stabilitas harga agar keuntungan petani tetap terjaga ketika produksi meningkat.
“Sering kali ketika hasil panen meningkat, harga di tingkat petani justru anjlok. Ini harus diantisipasi dengan sistem pengendalian harga dan jaminan pasar yang berpihak pada petani,” katanya.
Jaelani berharap ambisi besar tersebut dibarengi dengan implementasi yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada petani kecil.
“Kita tidak menolak anggaran besar, tapi harus diawasi dengan baik agar betul-betul memberi manfaat bagi rakyat, bukan hanya angka di laporan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan program besar-besaran dengan anggaran Rp9,95 triliun untuk memperkuat subsektor perkebunan dan hortikultura.
Program ini mencakup pemberian benih dan bibit gratis bagi petani di seluruh Indonesia, termasuk pengembangan tanaman kakao, kopi, kelapa dalam, mente, dan pala di atas lahan seluas 800 ribu hektare.
“Program ini ditargetkan membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta hingga 1,9 juta orang dalam dua tahun ke depan,” ujar Amran usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.
