Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Makassa Asrul Alimina (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Jaksa Kejaksaan Agung RI, Asrul Alimina, resmi bergabung dan dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Makassar, pada Selasa (28/10) kemarin.
Sosok dengan pengalaman panjang di penegakan hukum nasional ini kini siap mengemban tugas berat di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi).
Bagi Asrul, bergabung di pemerintahan daerah bukan sekadar perpindahan jabatan, tetapi wujud nyata pengabdian kepada masyarakat.
“Tidak ada yang spesial. Ini hanya soal mengabdi. Mau saya di Kejaksaan atau di Pemkot, sama saja. Selama itu diperintahkan untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak?” ujar Asrul, Rabu (29/10).
Mantan jaksa yang pernah bertugas di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung ini mengaku, langkah pertamanya di Pemkot Makassar adalah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah kota. Termasuk, sengketa aset dan pertanahan yang selama ini menjadi isu sensitif di Makassar.
“Langkah pertama saya akan rapat dulu. Saya identifikasi dulu permasalahan apa yang perlu dan harus diselesaikan, termasuk menentukan skala prioritasnya. Setelah itu baru ditindaklanjuti,” jelasnya.
Menurut Asrul, masalah hukum di tingkat daerah tidak bisa diselesaikan secara instan. Dibutuhkan kolaborasi antarsektor serta komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum.
“Kalau bekerja sendiri tidak mungkin. Kita harus kompak. Kalau tidak kompak, itu yang jadi masalah,” tegasnya.
Makassar selama ini dikenal memiliki sejumlah persoalan pelik terkait sengketa lahan dan pengelolaan aset pemerintah. Banyak aset yang statusnya tumpang tindih atau digugat oleh pihak ketiga. Saat ditanya soal strategi menghadapi mafia tanah, Asrul memilih berhati-hati.
“Nanti kita lihat dulu. Karena setiap permasalahan itu beda strateginya, tergantung kasusnya seperti apa. Saya tidak bisa langsung katakan strateginya A, B, atau C tanpa melihat lebih dulu masalahnya. Pendekatan harus tepat agar penyelesaiannya efektif,” ungkapnya.
Sikapnya yang metodis dan berbasis data ini menunjukkan gaya kerja khas aparat penegak hukum. Asrul menegaskan, semua kasus hukum, baik terkait aset maupun lahan, akan ditangani berdasarkan identifikasi faktual dan pendekatan profesional.
Penempatan jaksa aktif dari Kejaksaan Agung ke lingkungan pemerintah daerah seperti ini juga menandai bentuk sinergi kelembagaan yang semakin kuat antara pusat dan daerah dalam memperkuat penegakan hukum yang bersih dan transparan.
“Insya Allah, kita semua kompak. Kalau satu visi dan bekerja bersama, semua bisa diselesaikan,” tutup Asrul.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa jabatan yang diemban Asrul bukan sekadar posisi administratif, melainkan bagian dari upaya reformasi hukum dan penertiban aset daerah.
Dengan latar belakang kejaksaan dan rekam jejak profesional, Asrul diharapkan mampu memperkuat posisi hukum pemerintah kota dalam menghadapi berbagai sengketa yang berpotensi merugikan daerah.
