2 weeks ago
15
KLIKPOSITIF – PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sumatera Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan serta pengelolaan pendapatan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU). Pada Rabu, 24 September 2025, Jasa Raharja melalui petugasnya, Efri Noviandri, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Transformasi Proses Bisnis Pengutipan IWKBU dan Penggunaan E-Resi kepada pemilik Perusahaan Otobus (PO).
Kegiatan ini berlangsung di tiga perusahaan transportasi, yaitu PT Mutia Putri Mulia, PT Asmara Wisata Nusantara, dan PT Irfan Tour Pariwisata. Sosialisasi ini sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan kegiatan DTD & CRM, yang mencakup pendataan potensi IWKBU, peningkatan pendapatan IWKBU, serta pemeliharaan data secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, petugas Jasa Raharja memberikan pemahaman terkait pentingnya transformasi digital melalui penggunaan E-Resi sebagai bukti resmi pembayaran IWKBU. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, transparansi, dan akurasi data baik bagi perusahaan otobus maupun Jasa Raharja.
Baca Juga
Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumatera Barat, Teguh Afrianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan otobus yang telah menerima dengan baik sosialisasi ini. “Kami memberikan penghargaan kepada para pemilik PO yang sudah berkomitmen mendukung transformasi digital Jasa Raharja. Melalui E-Resi, proses pengutipan IWKBU akan semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi perusahaan, tetapi juga mendukung keselamatan dan kesejahteraan para penumpang angkutan umum. Kami berharap kerja sama ini semakin memperkuat sinergi antara Jasa Raharja dengan para pelaku usaha transportasi di Sumatera Barat,” ujarnya.
Dengan adanya transformasi ini, Jasa Raharja Sumatera Barat optimis bahwa pendapatan IWKBU dapat terus ditingkatkan secara efektif, serta data potensi kendaraan umum dapat terpelihara dengan baik. Upaya ini menjadi salah satu langkah penting Jasa Raharja dalam mendukung program modernisasi, transparansi, dan keberlanjutan layanan publik di bidang transportasi.
