Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya (dok. Syamsi/Kabar Makassar)KabarMakassar.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan belanja pemerintah (government spending) guna memperkuat perputaran ekonomi di tengah penyesuaian dana transfer dari pusat ke daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam kunjungannya di Makassar menegaskan bahwa percepatan realisasi belanja menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Dia menyebut, serapan anggaran pemerintah daerah hingga saat ini masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Bima menekankan pentingnya mengoptimalkan setiap alokasi anggaran agar berdampak langsung terhadap masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dia menilai, peningkatan government spending akan membantu menjaga stabilitas fiskal di daerah di tengah perubahan kebijakan transfer dana pusat.
“Yang penting sekarang kita fokus dulu untuk memaksimalkan government spending, belanja. ini angkanya masih agak lebih rendah dibanding tahun lalu. jadi supaya perputaran uangnya lebih kuat lagi, kita dorong government spending,” ucap Bima Arya, baru-baru ini.
Selain itu, Kemendagri juga membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Menurut Bima, penyusunan anggaran tahun depan menjadi momentum untuk menata kembali prioritas belanja agar lebih efisien dan produktif.
Dia menyampaikan bahwa sinergi antara Kemendagri dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan belanja. Sinkronisasi data dan kebijakan anggaran diharapkan dapat mempercepat realisasi program pembangunan di daerah.
“Nah untuk penyusunan (APBD) 2026, kan ini ada ruang komunikasi di sini. Sekarang kita masih sinkronisasi data-data tadi dan kami masih menekankan kepada pemerintah daerah untuk fokus pada efisiensi pos-pos yang memang masih bisa dihemat, itu tolong disisir lagi, sekali lagi semuanya, seperti perjalanan dinas, makan minum, dan lain-lain,” katanya.
Bima juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada persoalan penyesuaian dana transfer, tetapi aktif mencari solusi melalui efisiensi internal. Menurutnya, masih banyak pos belanja yang bisa dihemat tanpa mengorbankan pelayanan publik maupun program prioritas daerah.
Lebih lanjut, Kemendagri terus memastikan agar kebijakan belanja pemerintah sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi nasional. Melalui kolaborasi lintas lembaga, Kemendagri berharap penggunaan anggaran di daerah dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Jadi jangan sampai banyak mengeluh tetapi sebetulnya masih banyak pos yang bisa dihemat. jadi pos yang dihemat itu tolong disisir lagi, sekali lagi,” pungkasnya.
