Kemenperin Waspadai Banjir Truk Impor, Ancam Industri dan PHK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - ilustrasi/Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengingatkan meningkatnya impor kendaraan niaga berpotensi memberi tekanan terhadap industri otomotif nasional. Selain memengaruhi utilisasi kapasitas produksi pabrikan dalam negeri, lonjakan impor juga dikhawatirkan berdampak pada investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Di tengah pertumbuhan penjualan dan produksi kendaraan niaga sepanjang semester pertama 2026, pemerintah menilai derasnya arus produk impor menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Penjualan dan Produksi Kendaraan Niaga Tumbuh

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales kendaraan niaga selama Januari-Juni 2026 mencapai 35.934 unit, meningkat 39% dibandingkan 25.778 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penjualan ritel juga naik 28%, dari 27.979 unit pada semester I/2025 menjadi 35.932 unit pada semester I/2026.

Kinerja manufaktur turut menunjukkan tren positif. Volume produksi kendaraan niaga sepanjang enam bulan pertama tahun ini mencapai 33.678 unit, atau meningkat 28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 26.354 unit.

Impor Kendaraan Niaga Terus Meningkat

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, mengatakan di balik pertumbuhan tersebut, industri kendaraan niaga masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya persaingan dari produk impor.

Mengacu pada data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pemerintah telah menerbitkan pertimbangan teknis impor untuk sekitar 15.850 unit kendaraan niaga selama periode Januari-Juni 2026.

Berdasarkan asal merek, kendaraan impor didominasi produk asal Jepang sebesar 32,9%, diikuti India sebesar 31,8%, dan China sebesar 31,4%.

Berpotensi Tekan Utilisasi Pabrik dan Investasi

Setia menilai tingginya impor kendaraan niaga dapat memengaruhi tingkat pemanfaatan kapasitas produksi industri otomotif nasional.

"Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi utilisasi kapasitas produksi nasional, mengurangi peluang peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, serta berdampak terhadap keberlanjutan investasi dan penyerapan tenaga kerja," jelasnya dikutip Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, apabila kapasitas produksi dalam negeri terus tergerus oleh produk impor, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur.

Dorong Kolaborasi dan Peningkatan Daya Saing

Kemenperin menilai tantangan tersebut perlu direspons melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri.

Setia mengatakan berbagai instrumen kebijakan, baik fiskal maupun nonfiskal, perlu terus diperkuat guna menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjaga daya saing industri otomotif nasional.

Selain dukungan kebijakan, pelaku industri juga didorong meningkatkan efisiensi proses produksi, memperkuat kualitas dan inovasi produk, serta meningkatkan daya saing agar mampu mempertahankan pangsa pasar domestik sekaligus memperluas pasar ekspor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.