Suasana Pabrik pengolahan nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), di Morowali Terbakar, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan kerja di kawasan industri nikel, menyusul kebakaran di area PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, yang melukai tiga pekerja beberapa waktu lalu.
Peristiwa kebakaran yang diduga dipicu percikan api saat pengelasan di area konstruksi pabrik itu kembali membuka sorotan terhadap lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor industri strategis nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan industri nikel memang kerap diwarnai insiden serupa, bahkan menimbulkan korban jiwa.
“Kita tidak bisa terus membiarkan insiden semacam ini berulang. Nyawa pekerja tidak bisa menjadi risiko yang ditoleransi,” tegas Ateng, Sabtu (18/10).
Ateng menilai lemahnya pengawasan menjadi akar dari berulangnya kecelakaan kerja di industri berat. Menurutnya, pengawasan terhadap K3 sering kali hanya sebatas administratif tanpa pemeriksaan lapangan secara rutin, padahal kegiatan industri nikel melibatkan pekerjaan berisiko tinggi seperti pengelasan, pemotongan logam, hingga pengoperasian tungku peleburan.
“Kita harus pastikan pekerja mendapatkan perlindungan maksimal. Pengawasan tidak boleh hanya di atas kertas, tapi juga turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Legislator asal Fraksi PKS itu juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian untuk memperkuat koordinasi dan memastikan perusahaan pemegang izin operasi benar-benar mematuhi standar keselamatan nasional maupun internasional.
Ia menegaskan pentingnya audit independen terhadap seluruh sistem keselamatan di kawasan industri nikel dan meminta hasilnya diumumkan secara transparan kepada publik.
“Audit harus dilakukan secara independen dan terbuka. Pemerintah dan perusahaan wajib mempublikasikan hasil evaluasi agar publik tahu sejauh mana tanggung jawab mereka,” tegasnya.
Selain mendorong audit, Ateng juga menuntut agar perusahaan memberikan kompensasi dan perawatan medis yang layak kepada para korban.
Ia berharap peristiwa di IMIP menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keselamatan kerja secara menyeluruh, bukan sekadar respons sesaat setelah terjadi insiden.
“Pertumbuhan industri nikel tidak boleh lagi menelan korban. Keselamatan dan kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas utama, bukan efek samping dari produktivitas,” tambahnya.
DPR, lanjut Ateng, akan mengawal langkah pemerintah dalam memastikan pembenahan sistem keselamatan kerja di seluruh kawasan industri nikel dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia menilai, bila keselamatan tenaga kerja terus diabaikan, maka industri pengolahan nikel yang menjadi tumpuan ekspor Indonesia akan kehilangan legitimasi moral di mata publik maupun dunia internasional.
“Ini momentum penting untuk mereformasi sistem keselamatan nasional. Jangan tunggu ada korban lagi baru bertindak,” tutup Ateng.
