5 days ago
8
KLIKPOSITIF — Fenomena sound horeg yang kian marak di Jawa Timur, khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya, menunjukkan bagaimana sebuah hiburan rakyat dapat bertransformasi menjadi sumber konflik sosial.
Awalnya hadir sebagai bagian dari perayaan warga—mulai dari karnaval desa hingga hajatan—sound horeg kini memunculkan persoalan serius akibat penggunaan sistem suara berdaya tinggi tanpa pengaturan yang jelas.
Keluhan warga, kerusakan fasilitas umum, hingga ketegangan antar warga menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Hiburan yang Kehilangan Batas
Dalam beberapa tahun terakhir, sound horeg berkembang pesat sebagai simbol hiburan jalanan modern. Dentuman musik keras, visual lampu mencolok, dan konvoi kendaraan besar menjadi daya tarik utama.
Namun, absennya batasan teknis—seperti ambang kebisingan, waktu pelaksanaan, dan rute kendaraan—membuat aktivitas ini sering kali melampaui toleransi lingkungan sekitar.
Warga mengeluhkan Dampak Sound Horeg, sebagaimana diulas dalam portal informasi info-jawa.com berupa gangguan suara yang berlangsung hingga larut malam, aktivitas belajar di sekolah yang terganggu, serta layanan kesehatan yang tidak berjalan optimal saat acara berlangsung.
Tidak sedikit pula laporan kerusakan fasilitas umum akibat truk pengangkut sound horeg yang menabrak gapura desa, jembatan kecil, hingga tiang listrik. Kondisi ini memicu konflik horizontal antara warga yang mendukung dan menolak keberadaan sound horeg.
Ketegangan Sosial dan Reaksi Aparat
Ketegangan sosial mulai terlihat ketika warga dan aparat terlibat adu argumen dalam beberapa pembubaran acara sound horeg yang dinilai berlebihan.
Bagi sebagian warga, upaya penertiban dianggap menghilangkan hiburan. Namun bagi warga lain, pembiaran justru dinilai sebagai pengabaian hak atas ketenangan dan keselamatan lingkungan.
Seorang tokoh masyarakat di Kediri, Eko Mariyono, menyampaikan kegelisahannya.
“Kami tidak menolak hiburan, tetapi jangan sampai kesenangan segelintir orang merugikan banyak warga. Ketika fasilitas rusak dan aktivitas terganggu, itu bukan lagi hiburan,” ujarnya, dikutip dari Info Jawa.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai fenomena ini tidak bisa dibiarkan tanpa penanganan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pentingnya keseimbangan dalam menyikapi sound horeg.
“Fenomena sound horeg tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak ditangani secara bijaksana. Pemerintah harus hadir untuk melindungi semua pihak,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menekankan bahwa pengaturan bukan berarti pelarangan total.
“Yang dibutuhkan adalah pengaturan yang adil. Sound horeg memang punya nilai hiburan dan ekonomi, tapi tetap harus ada batas agar tidak merugikan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Jawa Timur Suli Daim mengingatkan bahwa ketaatan pada aturan adalah kunci menjaga ketertiban sosial.
“Jika tidak dikendalikan, sound horeg bisa menjadi pemicu konflik yang lebih besar di tengah masyarakat,” ujarnya.
Upaya Penataan dan Mediasi
Menanggapi meningkatnya keresahan, pemerintah daerah mulai menyusun pedoman teknis penggunaan sound system, termasuk pembatasan tingkat kebisingan, jam operasional, dimensi kendaraan, serta kewajiban izin bagi penyelenggara.
Aparat kepolisian juga meningkatkan patroli dan pengawasan saat acara besar berlangsung.
Di tingkat desa, tokoh masyarakat dan komunitas lokal menggelar dialog terbuka untuk mencari solusi bersama. Sejumlah desa bahkan menyepakati aturan internal dan skema kompensasi jika terjadi kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan sound horeg.
