Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar, Melinda Aksa, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar, Melinda Aksa, menyoroti lemahnya ketertiban administrasi di sejumlah kecamatan dalam pelaksanaan program PKK.
Ia menegaskan, PKK bukan sekadar organisasi sosial, tetapi bagian penting dari sistem pemerintahan yang harus bekerja profesional, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Melinda saat membuka kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Kota Makassar di Kantor Kecamatan Ujung Pandang, Jumat (17/10).
Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi tahunan untuk memastikan seluruh program pokok PKK berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah kota.
“Sampai hari kelima pelaksanaan SMEP, kami masih menemukan beberapa kecamatan yang belum tertib administrasi. Ini menjadi perhatian bersama agar segera diperbaiki,” ujar Melinda dengan tegas.
Menurutnya, administrasi yang rapi dan terukur merupakan pondasi utama organisasi PKK. Ia menilai, masih adanya kelurahan yang belum menyusun laporan kegiatan dan dokumentasi program secara lengkap menunjukkan lemahnya sistem kerja yang perlu segera dibenahi.
“Administrasi bukan sekadar arsip. Dari situ kita tahu sejauh mana program berjalan dan apa dampaknya bagi masyarakat. Kalau datanya tidak tertib, kita tidak bisa mengukur keberhasilan,” lanjutnya.
Melinda menekankan bahwa kegiatan SMEP bukan hanya seremonial kunjungan, melainkan bentuk pengawasan dan pembinaan langsung terhadap jajaran pengurus PKK di kecamatan dan kelurahan. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum refleksi agar PKK di tingkat bawah semakin profesional dan inovatif dalam menjalankan tugasnya.
Selain menyoroti persoalan administrasi, Melinda juga menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Ia mengingatkan bahwa isu kebersihan kota dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang yang semakin kritis harus menjadi perhatian serius seluruh kader PKK.
“TPA Antang diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama tiga tahun ke depan. Karena itu, langkah nyata harus dimulai dari tingkat kelurahan dengan dukungan penuh dari TP PKK,” tegasnya.
Melinda mengajak seluruh camat, lurah, dan kader PKK untuk menggencarkan edukasi pengelolaan sampah dari sumbernya, termasuk penerapan metode komposter, maggot, eco-enzyme, hingga pemanfaatan limbah organik sebagai pakan ternak.
“PKK itu tangan pemerintah yang langsung menjangkau masyarakat. Karena itu, pemerintah kota berharap besar agar PKK terus hadir sebagai mitra aktif di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.
Melinda juga mengapresiasi Camat Ujung Pandang dan jajaran Kelurahan Baru yang telah lebih dulu berinovasi melalui baliho edukasi dan pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang sudah aktif selama dua tahun. Menurutnya, langkah seperti itu perlu diperluas agar menjadi gerakan bersama di seluruh wilayah kota.
Ia menegaskan, PKK memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut menjaga kebersihan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program nyata yang bisa dirasakan langsung oleh warga.
“Melalui SMEP ini, saya ingin hasilnya bukan hanya laporan, tapi perubahan nyata. Kita ingin PKK hadir sebagai organisasi yang disiplin, transparan, dan berdaya guna,” tutur Melinda.
Sementara itu, Camat Ujung Pandang Andi Husni menyampaikan apresiasi atas perhatian Ketua TP PKK Kota Makassar dan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung seluruh program, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pemberdayaan keluarga.
“Terima kasih atas kehadiran Ibu Ketua TP PKK. Kami siap memperkuat sinergi dengan PKK Kota Makassar dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Usai pembukaan, rombongan TP PKK Kota Makassar meninjau langsung pelaksanaan administrasi dan kegiatan PKK di tingkat kelurahan. Tim juga memberikan catatan evaluasi dan rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan program di kecamatan lebih efektif dan berorientasi hasil.
Melinda menutup kunjungan dengan pesan agar seluruh jajaran PKK bekerja dengan semangat pelayanan, bukan hanya laporan.
“Kita harus jadikan evaluasi ini sebagai refleksi bersama. Jangan berhenti di dokumen, tapi buktikan dengan kerja yang nyata di masyarakat,” tutupnya.
