Kopdes Merah Putih Siap Beroperasi, Ribuan Unit Dikebut

Menteri Koordinator Bidang pangan, Zulkifli Hasan. Antara/I.C. Senjaya

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2026. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 35.862 unit pada akhir 2026.

Target operasional koperasi itu menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, memberikan dukungan penuh terhadap operasional koperasi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan arahan Presiden Prabowo disampaikan dalam rapat terbatas tersebut.

"Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri," kata Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli Hasan, dukungan lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar koperasi dapat berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus menjadi offtaker berbagai program strategis.

Ia menjelaskan koperasi nantinya akan menyalurkan berbagai barang bersubsidi dan bantuan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan program masing-masing kementerian dan lembaga.

Sebagai contoh, bantuan sosial akan disalurkan oleh Kementerian Sosial, pupuk oleh badan usaha milik negara (BUMN), bantuan alat dan mesin pertanian oleh Kementerian Pertanian, serta LPG tabung 3 kilogram oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Oleh karena itu ditegaskan kembali harus didukung penuh," ujarnya.

Selain menyiapkan dukungan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah juga menyiapkan operasional koperasi agar dapat berjalan optimal. Sekitar 25.000 Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2026 dan meningkat menjadi 35.862 unit pada akhir tahun.

Zulkifli Hasan mengatakan koperasi tersebut akan dibenahi selama dua tahun sebelum diserahkan kepada pemerintah desa karena merupakan milik desa.

"Dua tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan. Setelah dua tahun diserahkan kepada desa karena itu koperasi milik desa," katanya.

Rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.