Ilustrasi Koperasi Merah Putih (Dok : KabarMakassar).KabarMakassar.com — Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengungkapkan hingga saat ini dari delapan titik lahan yang diidentifikasi untuk pembangunan Koperasi Merah Putih, hanya satu lokasi yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Dari hasil pendataan sementara, baru ada delapan titik yang kami identifikasi di delapan kelurahan. Tapi setelah diverifikasi, hanya satu yang sesuai kriteria, yaitu di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea,” ujar Arlin di Makassar, Rabu (29/10).
Arlin menjelaskan, pendataan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kantor Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota diminta mengidentifikasi lahan-lahan milik pemerintah maupun BUMN yang belum dimanfaatkan optimal, untuk diusulkan sebagai lokasi pembangunan.
“Ini juga menindaklanjuti surat dari Komandan Kodim tentang koordinasi kesiapan lahan. Dalam Inpres itu ditegaskan agar dilakukan percepatan pembangunan dengan memanfaatkan aset pemerintah yang belum digunakan,” jelasnya.
Namun, dari delapan lahan yang diusulkan, hanya satu yang dianggap memenuhi ketentuan teknis. Lokasi di Buntusu dinilai ideal karena memiliki luas lebih dari 600 meter persegi dan tidak dalam sengketa. Sementara lahan lain belum memenuhi syarat karena tidak memiliki alas hak (sertifikat) atau luasnya di bawah standar.
“Pusat meminta minimal 600 meter persegi. Di Makassar, ukuran seperti itu termasuk cukup luas, makanya baru satu lokasi yang bisa dikatakan siap,” tutur Arlin.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar terus berupaya mempercepat proses verifikasi dan pengajuan lokasi baru agar proyek nasional tersebut bisa segera berjalan. Pihaknya telah meminta camat dan lurah untuk kembali mengusulkan lahan potensial, baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi, pusat, maupun BUMN.
“Kami terus dorong percepatan agar Koperasi Merah Putih bisa segera dibangun dan beroperasi maksimal. Semua pihak di kecamatan dan kelurahan sudah kami minta aktif melaporkan lahan-lahan kosong yang bisa diusulkan,” kata Arlin.
Arlin memastikan aktivitas Koperasi Merah Putih di Makassar sudah berjalan. Saat ini, 24 gerai sembako telah beroperasi di beberapa titik, meski belum memenuhi standar pergudangan sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat.
“Koperasinya sudah berjalan. Gerai sembako ada 24 unit yang aktif. Mungkin belum standar nasional, tapi keanggotaannya sudah terbentuk, distribusi sudah berjalan, dan kami terus lakukan pendampingan,” ucapnya.
Selain memperkuat kelembagaan, Pemkot Makassar juga membantu koperasi tersebut dalam penyusunan proposal pinjaman modal usaha ke perbankan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing koperasi agar mampu berdikari dan berperan lebih besar dalam ekonomi lokal.
“Sekarang mereka sedang kami dampingi untuk penyusunan proposal pengajuan modal usaha di bank. Tujuannya agar mereka bisa mandiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah,” kata Arlin.
Berdasarkan data Dinas Koperasi, hingga saat ini sudah ada 67 koperasi Merah Putih di Makassar yang aktif bermitra dengan BUMN dan perbankan. Pemerintah menargetkan ke depan setiap kelurahan dari total 153 kelurahan di Makassar memiliki minimal satu unit koperasi Merah Putih.
“Targetnya memang setiap kelurahan memiliki satu koperasi. Tapi tentu disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing,” pungkasnya.
