Kepala Dinas Perkimtan Makassar, Mahyuddin (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebanyak 62 unit rumah warga di berbagai kecamatan tengah menjalani program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini terdiri dari 20 unit yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta 42 unit lainnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kepala Dinas Perkimtan Makassar, Mahyuddin, mengatakan bahwa program rehabilitasi ini merupakan bagian dari upaya Pemkot untuk memastikan warga berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak dan sehat.
“Yang dari APBD itu ada 20 rumah, sementara yang melalui CSR ada 42 rumah. Jadi totalnya 62 rumah yang direhabilitasi menjelang HUT Makassar,” ujarnya, Jumat (07/11).
Mahyuddin menjelaskan, program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga pada pemerataan pembangunan yang menyasar masyarakat di berbagai wilayah kota.
“Lokasinya tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Ujung Tanah, Bontoala, Tallo, dan Panakkukang. Jadi kita pastikan program ini menyentuh masyarakat di berbagai kawasan,” jelasnya.
Mahyuddin menuturkan, pelaksanaan rehabilitasi rumah dilakukan secara bertahap. Beberapa unit telah rampung, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pengerjaan.
“Ada yang sementara berjalan dan ada juga beberapa yang sudah selesai. Karena sifatnya rehap, jadi bertahap. Kami pastikan semua berjalan sesuai jadwal,” katanya.
Ia juga menyebut, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT Kota Makassar ke-418, dan peluncuran resminya akan menunggu arahan langsung dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Untuk acara peresmiannya kita menunggu petunjuk pimpinan. Insyaallah, Pak Wali juga akan hadir langsung meninjau hasil rehabilitasi di lapangan,” tambah Mahyuddin.
Mahyuddin menegaskan, penerima manfaat program ini merupakan masyarakat dengan penghasilan rendah dan kepemilikan lahan sah. Seleksi dilakukan secara ketat melalui mekanisme usulan pemerintah setempat, kemudian diverifikasi oleh tim teknis Dinas Perkimtan.
“Kriterianya jelas, penerima bantuan ini adalah warga berpenghasilan rendah yang memiliki lahan sendiri dan diajukan oleh pemerintah setempat. Kita pastikan yang benar-benar layak yang mendapatkan program ini,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa proses asesmen calon penerima telah dilakukan sejak tahun 2023, sehingga penentuan lokasi dan penerima sudah melalui proses verifikasi yang panjang.
“Asesmennya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Ada yang dari 2023 sudah masuk daftar. Jadi memang melalui proses pendataan dan verifikasi yang cukup lama,” jelasnya.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Dinas Perkimtan juga menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat pemerataan pembangunan perumahan layak huni di Kota Makassar.
“Kalau yang dari swasta itu berasal dari CSR, sementara untuk APBD-nya melalui anggaran di Dinas Perumahan. Kita sinergikan supaya program ini lebih banyak menjangkau masyarakat,” kata Mahyuddin.
Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha ini bisa terus berlanjut, agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang merasakan manfaat program perumahan layak huni.
Program rehabilitasi rumah ini menjadi bagian penting dari visi Pemkot Makassar untuk menciptakan kota inklusif dan berkeadilan sosial. Melalui langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling rentan.
“Kami ingin setiap warga punya rumah yang layak, aman, dan sehat. Ini bukan sekadar program seremonial, tapi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil,” pungkas Mahyuddin
