Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menargetkan angka kemiskinan turun hingga di bawah 3,5 persen pada tahun 2027, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Target tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang digelar Bappeda Kota Makassar, Kamis (13/11).
Aliyah menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif atau berbasis data semata, tetapi membutuhkan kolaborasi menyeluruh antar sektor.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya urusan data dan angka, tetapi tentang bagaimana kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat. Semua pihak harus bekerja bersama agar hasilnya nyata,” ujarnya.
Berdasarkan data tahun 2024, tingkat kemiskinan Makassar tercatat sebesar 4,97 persen. Pemerintah Kota menargetkan penurunan signifikan dalam tiga tahun ke depan melalui intervensi lintas perangkat daerah dan penguatan peran masyarakat di tingkat terbawah.
Aliyah memberikan perhatian khusus kepada RT dan RW sebagai garda terdepan dalam pemutakhiran data dan identifikasi penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa validitas data warga miskin menjadi fondasi penting agar program pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran.
“Setelah pelantikan nanti, RT dan RW diharapkan mampu menyisir betul-betul warga miskin di wilayahnya. Kinerja mereka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penurunan kemiskinan di Kota Makassar,” jelasnya.
Ia mendorong penguatan kolaborasi tingkat akar rumput antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga pemangku kepentingan nonpemerintah. Menurutnya, keberhasilan penurunan angka kemiskinan merupakan hasil dari kerja kolektif, bukan sekadar program sektoral.
“Kami berharap seluruh pihak dapat berkomitmen dan berkolaborasi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama untuk membangun kesejahteraan warga Makassar,” tambah Aliyah.
Rakor TKPKD juga membahas sejumlah isu strategis yang memperlebar kesenjangan sosial ekonomi di kota besar seperti Makassar. Di antaranya, perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat, akses layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas agar lebih inklusif di sektor formal.
Melalui forum ini, Pemkot Makassar ingin memastikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada perumusan program, tetapi benar-benar terkoordinasi dan terintegrasi hingga pelaksanaannya di lapangan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dr. Sultan Suhab selaku narasumber, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, para Kepala SKPD, seluruh Camat se-Kota Makassar, serta jajaran Bappeda Kota Makassar. Pemerintah Kota berharap Rakor ini menjadi langkah konkret menuju Makassar yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.
