Program MBG di Makassar (dok. Kabar Makassar)KabarMakassar.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program dengan skor terendah dalam survei evaluasi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei dilakukan oleh IndoStrategi Research Intelligence dalam rangka menandai satu tahun kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dari tujuh program prioritas yang dinilai, MBG meraih skor terendah, yakni 2,68, atau berada dalam kategori sedang. Program dengan skor tertinggi adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), disusul Sekolah Rakyat (3,13), Sekolah Unggul Garuda (3,00), Lumbung Pangan Nasional (2,94), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69).
Riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode purposif sampling terhadap 424 narasumber dari 34 provinsi di Indonesia. Para narasumber juga dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan minimal S1, serta pekerjaan tetap.
“Di antaranya aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah, karyawan swasta, pengusaha, serta mahasiswa S2 dan S3. Tujuannya adalah menangkap opini dari kelompok masyarakat yang dianggap memahami dinamika program-program kebijakan pemerintah,” tulis IndoStrategi dalam paparan hasil surveinya.
IndoStrategi menilai rendahnya skor MBG dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi persepsi publik. Di antaranya adalah pemberitaan mengenai kasus keracunan makanan di beberapa sekolah, serta perbandingan dengan program makan bergizi di negara-negara maju.
“Penilaian tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh masifnya pemberitaan keracunan makanan di beberapa sekolah, dan upaya membandingkan program MBG di Indonesia dengan program makan bergizi di negara-negara maju,” tulis laporan tersebut.
Meski demikian, IndoStrategi menyebut MBG sebagai program yang pada dasarnya memiliki tujuan baik, khususnya dalam meningkatkan gizi anak-anak dan mendukung keluarga miskin dan tidak mampu. Program ini disebut sejalan dengan kebijakan di negara-negara maju seperti Jepang dan Prancis, yang tetap menjalankan program makan gratis bahkan saat krisis seperti pandemi.
“Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan program yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi makanan bagi anak Indonesia dan sangat membantu untuk keluarga miskin dan tidak mampu,” lanjut keterangan itu.
Namun, karena masih dalam tahap awal pelaksanaan, publik menantikan perbaikan dari sisi kelembagaan, manajemen distribusi, dan pengawasan lapangan.
“Yang perlu diperlakukan adalah perbaikan tata kelola seperti melibatkan peran aktif sekolah dalam mempersiapkan makanan dan kontribusi masyarakat untuk mengurangi beban berat anggaran yang harus ditanggung oleh APBN,” jelas laporan tersebut.
Sementara itu, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis meraih skor tertinggi sebesar 3,42, mencerminkan apresiasi publik terhadap akses layanan kesehatan dasar. Publik menilai program ini relevan dengan kebutuhan langsung masyarakat dan dapat menjadi dasar perbaikan data kesehatan nasional. Meski begitu, lembaga survei juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi ke daerah terpencil.
Program lain seperti Sekolah Rakyat (3,13) dan Sekolah Unggul Garuda (3,00) juga memperoleh apresiasi sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Namun karena keduanya masih dalam fase awal, publik menanti penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelaksana.
Di sektor ketahanan pangan, program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate) mendapatkan skor 2,94, yang mencerminkan pengakuan atas urgensi memperkuat cadangan pangan dalam negeri. Namun, publik juga mencatat bahwa Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas seperti jagung, daging, susu, dan kedelai. Alih fungsi lahan pertanian, terutama di Pulau Jawa, menjadi catatan kritis terhadap keberlangsungan program ini.
Adapun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) memperoleh skor 2,77, dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh 2,69. Keduanya berada dalam kategori sedang dan dinilai masih membutuhkan waktu serta konsistensi dalam implementasi di tingkat lokal.
IndoStrategi menyimpulkan bahwa sebagian besar program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih dalam tahap pembentukan sistem dan kelembagaan. Publik disebut masih bersikap menunggu, namun menunjukkan ekspektasi tinggi, terutama terhadap program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
