Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Meity Rahmatia (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Meity Rahmatia, menilai pelayanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan mengalami peningkatan signifikan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Politisi Komisi XIII DPR RI asal Sulsel ini menegaskan, kemajuan tersebut tidak hanya terlihat dari sisi pelayanan masyarakat, tetapi juga dari peningkatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu indikator paling nyata, kata dia, adalah peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor keimigrasian.
“Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meningkatkan PNBP sebesar Rp8,3 triliun per 17 Oktober 2025, atau naik sekitar 18,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7 triliun,” ungkap Meity, Senin (20/10).
Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa reformasi birokrasi yang ditekankan Presiden Prabowo mulai membuahkan hasil, terutama dalam menekan praktik kecurangan (fraud) dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Sesungguhnya potensi pendapatan negara dari sektor keimigrasian itu besar. Namun selama ini sering bocor karena banyak penyimpangan. Pemerintahan Presiden Prabowo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini pelayanan, sehingga hasilnya mulai terlihat nyata,” jelasnya.
Meity menambahkan, pembenahan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mencerminkan semangat baru dalam pelayanan publik. Sistem digitalisasi dan perbaikan mekanisme pengawasan, katanya, menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
“Kalau dulu banyak keluhan soal lambatnya pelayanan dan pungutan liar, sekarang kita bisa lihat perubahan yang signifikan. Masyarakat mulai merasakan kemudahan dalam mengurus dokumen keimigrasian,” ujarnya.
Selain sektor imigrasi, Meity juga menyoroti adanya perubahan positif di bidang pemasyarakatan. Ia menyebut sejumlah langkah konkret telah dilakukan untuk memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan, mulai dari penertiban petugas hingga pemberantasan peredaran narkoba di dalam Lapas.
“Masalah Lapas memang kompleks mulai dari SDM, infrastruktur, over kapasitas, hingga persoalan narkoba. Tapi setahun terakhir ini sudah terlihat arah perbaikannya. Pemerintah mulai fokus membenahi satu per satu,” jelas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tersebut.
Meity optimistis pembenahan menyeluruh di bidang hukum, terutama keimigrasian dan pemasyarakatan, akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia menilai, jika konsistensi reformasi birokrasi dipertahankan, maka dua sektor ini dapat menjadi contoh transformasi pelayanan publik nasional.
“Saya optimis, dalam beberapa tahun ke depan kita bisa melihat sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang benar-benar modern, profesional, dan bebas dari penyimpangan. Capaian PNBP Rp8,3 triliun ini baru permulaan dari hasil kerja serius pemerintahan saat ini,” pungkasnya.
