Kereta cepat Whoosh (Dok : Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah tengah mengupayakan solusi alternatif untuk mengatasi beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang kini menjadi perdebatan setelah Menteri Keuangan menyatakan penolakan penggunaan APBN untuk menanggung kewajiban tersebut.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam merespons situasi pembiayaan kereta cepat yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” tegas Prasetyo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (13/10) malam.
Prasetyo menambahkan, dalam pertemuan Presiden dengan Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, serta Gubernur Bank Indonesia, persoalan utang Whoosh tidak menjadi pembahasan utama.
Justru pemerintah lebih fokus pada rencana pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah yang lebih luas.
Optimisme pemerintah terhadap masa depan kereta cepat ini didorong oleh pertumbuhan jumlah penumpang yang dinilai signifikan sejak dioperasikan.
“Justru kita ingin itu berkembang, tidak hanya Jakarta-Bandung, kita juga berpikir mungkin Jakarta ke Surabaya,” tegasnya.
Menkeu Tegas Tolak APBN untuk Bayar Utang Whoosh
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan sikap penolakannya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung sebagian utang proyek Whoosh.
Menurutnya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan saya kasih tahu updatenya seperti apa,” kata Purbaya, Jumat (10/10).
Bendahara negara ini menegaskan bahwa hingga kini Kementerian Keuangan belum menerima komunikasi resmi terkait usulan pelimpahan sebagian utang PT KCIC kepada negara.
Purbaya menilai Danantara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa harus bergantung pada APBN.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa Danantara seharusnya mampu mengelola kewajiban finansial proyek Whoosh dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Menurutnya, pemerintah tidak berkehendak terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” katanya.
Pemisahan Tanggung Jawab Swasta dan Pemerintah
Menkeu juga mengingatkan pentingnya kejelasan batasan pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih.
Purbaya menyebut, skema pembiayaan proyek infrastruktur seperti Whoosh harus memiliki batasan tegas antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” tutupnya.
Danantara Siapkan Dua Opsi Penyelesaian
Informasi sebelumnya menyebutkan bahwa BPI Danantara telah menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Dua opsi tersebut mencakup pemberian penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan aset infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dioperasikan oleh PT KCIC, yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan mitra dari China.
Struktur pembiayaan proyek menunjukkan bahwa 75 persen pendanaan bersumber dari pinjaman China Development Bank, sementara 25 persen sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
