Bendera Golkar. Dok. IstKabarMakassar.com – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan belum juga menemukan kejelasan. Padahal, masa kepengurusan di bawah Taufan Pawe hampir berakhir, sementara sejumlah nama calon pengganti mulai bermunculan.
Kondisi ini menandakan meningkatnya tensi politik internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto, menilai, urgensi pelaksanaan Musda Golkar Sulsel bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga akibat dari dinamika internal yang semakin tajam dan terbuka.
“Saya rasa ini karena pengurusannya sudah hampir berakhir, dan kita lihat banyak isu yang memicu munculnya faksi-faksi di tubuh Golkar. Ada tarik-menarik kepentingan yang semakin kuat,” ujar Ali, Selasa (28/10).
Menurutnya, gesekan politik di internal Golkar Sulsel sudah terjadi sejak awal kepemimpinan Taufan Pawe dan Nurdin Halid. Namun, peta kekuatan kini semakin kompleks dengan hadirnya figur baru seperti Munafri Arifuddin (Appi) dan kembalinya Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dari Partai Demokrat ke Golkar.
“Kehadiran Appi dan kembalinya IAS tentu mengubah konfigurasi kekuatan politik di internal partai. Dinamika ini yang membuat desakan menggelar Musda semakin kuat, karena setiap faksi ingin menegaskan posisi dan pengaruhnya,” kata Ali.
Selain faktor internal, Andi Ali menilai isu strategis eksternal juga memperkuat dorongan Musda. Ia menyinggung menurunnya pengaruh politik Golkar Sulsel setelah posisinya digeser oleh Partai NasDem dalam hasil Pemilu 2024. Kondisi tersebut, kata dia, diperparah dengan menumpuknya kritik terhadap kepemimpinan Taufan Pawe.
“Banyaknya kritik terhadap kepemimpinan Taufan Pawe mendorong kuatnya desakan untuk Musda. Ini bukan sekadar dinamika internal, tapi juga bentuk respons terhadap tantangan eksternal yang perlu dijawab lewat penyegaran kepemimpinan,” jelasnya.
Isu penundaan Musda yang disebut karena alasan teknis administrasi juga dinilai Andi Ali sebagai bagian dari strategi politik. Menurutnya, ada kemungkinan terjadi manuver antara DPP dan DPD Golkar Sulsel yang berujung pada tarik-ulur jadwal Musda.
“Saya kira ini bukan murni soal administrasi. Bisa dibaca ada upaya melobi DPP, atau justru DPP yang menekan DPD I dengan menunda pelaksanaan Musda. Biasanya, sebelum Musda akan ada konsolidasi besar-besaran untuk meredam ketegangan antar faksi,” ujarnya.
Ia memprediksi, dinamika menjelang Musda akan diwarnai dengan intensitas lobi politik dan manuver antar-elite daerah. Forum-forum informal di luar mekanisme resmi, katanya, akan banyak berlangsung untuk menentukan arah dukungan.
Menanggapi kemungkinan Musda berlangsung secara aklamasi, Ali menilai skenario itu tidak mudah diwujudkan karena kekuatan antarfigur di tubuh Golkar Sulsel relatif berimbang.
“Susah mencari kesepahaman karena ada beberapa aktor dengan kekuatan politik dan basis dukungan yang hampir sama, seperti Ilham, Appi, Taufan Pawe, hingga sejumlah mantan kepala daerah yang masih punya pengaruh besar,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa peluang aklamasi tetap terbuka bila seluruh faksi berhasil mencapai titik kompromi.
“Bisa saja aklamasi terjadi kalau konsolidasi berhasil. Akan ada forum-forum di luar forum resmi, lobi, dan bargaining politik untuk menciptakan kesamaan visi yang akhirnya mendorong aklamasi tanpa voting,” ujar Ali.
Hingga kini, belum ada sinyal tegas dari DPP Golkar terkait jadwal pasti Musda Sulsel. Sumber internal partai menyebut, DPP masih memantau perkembangan politik daerah dan mencari figur kompromi yang dianggap mampu menjaga stabilitas.
Dengan peta politik yang cair dan tarikan kepentingan yang kuat, Musda Golkar Sulsel berpotensi menjadi ajang penentuan arah baru partai di wilayah yang selama ini menjadi basis penting Golkar di Indonesia Timur.
“Golkar Sulsel saat ini berada di titik kritis. Kalau Musda tidak segera dilaksanakan, maka potensi fragmentasi akan makin dalam. Tapi kalau dilakukan terburu-buru tanpa konsensus, konflik internal bisa meledak,” tutup Andi Ali.
