Bendera PDIP (Dok: Ist).KabarMakassar.com — PDI Perjuangan menegaskan penolakannya terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD.
PDIP menilai gagasan tersebut sebagai langkah gegabah yang berpotensi menarik mundur demokrasi Indonesia.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengkritik keras munculnya wacana evaluasi pilkada langsung yang mengarah pada opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, pilkada langsung merupakan capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang tidak seharusnya dengan mudah ditarik kembali.
“Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret (mundur),” kata Said, Senin (22/12).
Said menegaskan bahwa pilkada langsung adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Melalui mekanisme tersebut, rakyat diberi ruang untuk menentukan langsung pemimpin daerahnya sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu, setiap wacana perubahan sistem demokrasi harus dikaji secara mendalam agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang lebih substantif.
“Sesungguhnya kita mau maju, demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif,” ujarnya.
Ia juga menanggapi alasan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung yang kerap dijadikan dasar untuk mengusulkan perubahan sistem. Said menilai argumen tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya pembenaran untuk menghapus hak rakyat memilih langsung kepala daerah.
“Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost pertanyaannya. Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” tegasnya.
Lebih jauh, Said mengingatkan bahwa persoalan utama demokrasi Indonesia tidak semata-mata terletak pada sistem pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik kepada masyarakat.
“Problem-nya bukan itu. Seharusnya problem-nya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” katanya.
Penolakan terhadap wacana pilkada tidak langsung juga ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, Deddy Siitorus. Ia menegaskan bahwa PDIP berkomitmen menjaga hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
“Pada prinsipnya, kita akan berusaha menjaga hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Karena yang tersisa dari rakyat cuma suaranya, itu pun sekali lima tahun. Kalau itu pun mau diambil juga, akan kebangetan,” kata Deddy.
Anggota Komisi II DPR RI itu menambahkan, hingga saat ini wacana pilkada melalui DPRD masih sebatas isu dan belum dibahas secara resmi di parlemen. Ia menegaskan belum ada keputusan atau pembahasan di tingkat Badan Legislasi (Baleg) maupun komisi terkait.
“Belum dibahas di Baleg maupun di komisi. Jadi baru lemparan isu, kita belum bisa bilang nanti seperti apa,” ujarnya.
Deddy menyebutkan, PDIP saat ini masih melakukan kajian internal. Namun, aspirasi dari akar rumput partai menunjukkan keinginan kuat agar mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Kami juga masih melakukan kajian di partai, tetapi dari arus bawah kita mendengar bahwa masih ingin supaya itu dipilih langsung oleh rakyat,” tutup Deddy.
