Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto saat Mengunjungi Command Center Kota Makassar, (Dok: Ist)KabarMakassar.com — Sistem pelayanan publik berbasis digital di Kota Makassar kembali menuai apresiasi tingkat nasional.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, secara terbuka memuji langkah inovatif Pemerintah Kota Makassar dalam mentransformasi birokrasi menuju pemerintahan cerdas dan efisien.
Hal itu Ia sampaikan dalam kunjungan Wamendagri ke Command Center Kota Makassar, Sabtu (11/10).
Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dr. Muhammad Roem, Bima Arya menyaksikan langsung bagaimana sistem pelaporan, pengawasan, dan tindak lanjut aduan masyarakat dijalankan secara real-time melalui layar-layar raksasa di Makassar Government Center (MGC).
“Kota Makassar ini salah satu kota dengan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik yang top! Keren sekali Pak Wali Munafri Arifuddin dan Pak Kadis Kominfo, Pak Roem,” ujar Bima Arya.
Ia menilai, sistem digital Makassar menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah daerah dalam membangun transparansi, kecepatan, dan efisiensi pelayanan publik. Menurutnya, model integrasi yang diterapkan sudah selangkah lebih maju dibanding banyak kota besar lainnya di Indonesia.
“Ini contoh nyata kota yang siap menjadi model nasional. Sistem seperti ini penting untuk diterapkan di berbagai daerah, karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat dan terukur,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga meninjau Makassar Virtual Economic Center (MarVec) di gedung yang sama. Ia terkesan dengan konsep integrasi antara pelayanan publik, ekonomi digital, dan pengawasan kota yang disatukan dalam satu ekosistem teknologi.
Salah satu inovasi unggulan Pemkot Makassar adalah aplikasi LONTARA+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) sebuah platform digital yang memudahkan warga mengakses berbagai layanan hanya lewat ponsel.
Mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, perizinan usaha, informasi lowongan kerja, hingga fitur tanggap darurat dan pembelian tiket stadion semuanya tersedia dalam satu sistem yang dikelola Diskominfo.
“Hari ini saja, laporan-laporan masuk bisa langsung ditindaklanjuti. Bahkan ada kasus ASN baru diterima P3K tapi berubah sikap, langsung dilaporkan lewat sistem ini,” ungkap Bima Arya.
“Artinya, pengawasan dan pembinaan bisa dilakukan secara cepat dan akurat.” tambahnya.
Lebih jauh, Wamendagri menegaskan bahwa sistem digital Makassar akan dijadikan salah satu pilot project nasional untuk layanan darurat dan aduan publik satu atap.
Sistem tersebut mengintegrasikan seluruh jalur komunikasi publik mulai dari aduan masyarakat, layanan kebersihan, keamanan, kesehatan, hingga respon bencana dalam satu pusat kendali.
Dengan model ini, setiap laporan warga langsung diteruskan ke instansi terkait dan dipantau progres tindak lanjutnya. Tujuannya jelas, memastikan tidak ada lagi laporan masyarakat yang terabaikan.
“Makassar menunjukkan bagaimana teknologi bisa menjadi alat untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Ini bukan sekadar pamer sistem, tapi benar-benar sistem yang hidup dan bekerja,” ujarnya.
Menurutnya, langkah Pemkot Makassar tidak hanya fokus pada pelayanan publik digital, tetapi juga menyentuh aspek lingkungan dan inovasi ekonomi hijau.
“Makassar bukan hanya bicara digitalisasi, tapi juga visi besar tentang kota berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.
Wamendagri memastikan bahwa Makassar termasuk dalam empat kota terbaik di Indonesia dalam hal digitalisasi birokrasi. Ia mendorong agar inovasi ini terus dikembangkan hingga menjadi standar nasional bagi pemerintahan daerah lain.
“Insya Allah, Makassar akan jadi model nasional untuk sistem pelayanan digital terintegrasi. Ini bukti nyata kota yang bertransformasi menuju pemerintahan cerdas,” pungkasnya.
