3 days ago
10
KLIKPOSITIF – Guru Besar di Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Dr. Drs. Syafruddin Karimi, SE, MA mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2026 berpeluang kembali menguat bila pemerintah berhasil mengubah pemulihan pascabencana menjadi program peningkatan kapasitas produksi. Basis 2025 menunjukkan pelemahan bertahap sampai Triwulan III (4,66% yoy turun ke 3,94% lalu 3,36%), dan BI menilai bencana hidrometeorologi akhir November menekan puncak aktivitas akhir tahun, sehingga 2026 harus memulai dari agenda pemulihan yang disiplin.
“Dengan asumsi makro nasional 2026 yang menarget pertumbuhan sekitar 5,4% dan inflasi 2,5% sebagai jangkar, Sumbar realistis bergerak di kisaran 3,8%–4,3%, dengan titik tengah sekitar 4,0% bila rekonstruksi infrastruktur, pemulihan irigasi, dan penguatan UMKM berjalan cepat serta tepat sasaran. Jika penanganan bencana tersendat dan pasokan pangan tetap rapuh, laju pertumbuhan akan sulit keluar dari kisaran sekitar 3,5%–3,8% karena ekonomi kehilangan tenaga dari konsumsi, pariwisata, dan produksi pertanian,” katanya saat dihubungi di Padang beberapa waktu lalu.
Inflasi tinggi di akhir tahun biasanya bertahan bila Sumbar membiarkan sumbernya tetap hidup: gangguan pasokan pangan, distribusi tersendat, biaya angkut naik, dan produksi pertanian turun akibat cuaca ekstrem. BI mencatat inflasi Sumbar naik sejak Agustus setelah cuaca ekstrem, dipicu gagal panen dan gangguan distribusi pada komoditas pangan seperti beras, bawang merah, dan cabai merah; BI juga mencatat kontribusi kenaikan harga emas pada 2025 dan inflasi year-to-date mencapai 3,62% hingga November.
“Target 2,5±1% masih bisa ditahan pada 2026 jika pemerintah daerah menutup celah pasokan melalui rehabilitasi irigasi dan jalan produksi, memperkuat cadangan dan distribusi pangan lintas kabupaten/kota, menjalankan operasi pasar yang terukur, serta mengunci koordinasi TPID agar respons cepat muncul saat harga mulai bergerak. Kebijakan itu bekerja karena inflasi Sumbar banyak dipengaruhi pangan, sehingga perbaikan pasokan dan logistik memberi hasil yang paling cepat,” jelasnya.
Pembangunan Infrastruktur pascabencana
Disisi lain, Syafruddin Karimi melihat pembangunan infrastruktur pemulihan pascabencana pada 2026 akan memberi efek besar ke daerah bila pemerintah mengeksekusinya sebagai belanja produktif, bukan sekadar belanja fisik.
“Rekonstruksi jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas publik akan menyerap tenaga kerja lokal, menghidupkan permintaan barang dan jasa daerah, dan mempercepat perputaran uang di sentra usaha,” jelasnya.
Dampak yang lebih penting muncul setelah proyek selesai: infrastruktur yang pulih menurunkan biaya logistik, memulihkan arus wisata, memperlancar distribusi pangan, dan menormalkan rantai pasok industri rumah tangga serta perdagangan. Efek ini akan membesar bila pemerintah memastikan desain “build back better”, memakai standar ketahanan bencana, serta memaksimalkan kontrak yang melibatkan UMKM lokal sebagai pemasok material dan jasa pendukung.
“Belanja APBN di daerah yang tidak mencapai 90% sampai akhir tahun menunjukkan masalah utama pada kesiapan program, bukan sekadar ketersediaan anggaran. Tahun 2026 bisa jauh lebih baik bila pemerintah daerah dan kementerian/lembaga memperbaiki front-loading belanja infrastruktur melalui paket yang konkret: percepat penetapan DIPA dan rencana penarikan dana, selesaikan readiness criteria sejak awal (DED, RAB, perizinan, pembebasan lahan, dokumen lingkungan), lakukan tender lebih cepat, dan pakai kontrak multi-years untuk proyek pemulihan yang besar. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme pengendalian yang menutup ruang penundaan, misalnya rapat koordinasi rutin lintas instansi dan publikasi progres fisik-keuangan yang mengikat unit pelaksana. Langkah ini akan membuat belanja infrastruktur 2026 lebih tepat waktu, lebih berkualitas, dan lebih terasa dampaknya di lapangan,” terangnya.
Pertumbuhan dan Perkembangan UMKM
UMKM dan kredit masih menunjukkan peluang yang baik pada 2026, terutama bila pemerintah mengubah kenaikan kredit menjadi kenaikan produktivitas dan omzet. Data kredit mikro-kecil-menengah di Sumbar naik dari Rp27,48 triliun (2022) ke Rp30,00 triliun (2023) dan Rp30,63 triliun (Desember 2024), dengan pergeseran portofolio ke kredit investasi yang terus membesar. Tren ini membuka peluang modernisasi alat, efisiensi biaya, dan peningkatan kapasitas produksi.
“Peluang tersebut akan makin kuat bila pemerintah daerah memperluas akses pasar UMKM melalui pengadaan pemerintah, kemitraan off-taker, dan promosi yang berbasis standar mutu, lalu memperkuat pembiayaan modal kerja melalui skema penjaminan, invoice financing, dan supply-chain financing agar UMKM tidak tersendat arus kas. Perbankan juga perlu menjaga kualitas kredit dengan pendampingan pencatatan keuangan dan pemetaan risiko sektoral, sehingga ekspansi kredit 2026 tetap sehat dan benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” paparnya.
