Anggota DPD RI, Andi Waris Halid, Bersama Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Natsir Ali (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar kembali menguat setelah mendapat sinyal dukungan dari berbagai pihak, baik eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Natsir Ali, dan Ketua DPRD Selayar, Mappatunru, kepada Anggota DPD RI, Andi Waris Halid, saat kunjungan reses di Tanadoang, Selayar.
Menurut Waris Halid, rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah kepulauan kini memiliki arah yang semakin jelas setelah adanya komitmen bersama dari pemerintah daerah dan DPRD.
“Saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Bupati dan Ketua DPRD. Keduanya menyatakan dukungan penuh terhadap pemekaran Selayar. Ini hal yang positif, karena tanpa restu pemerintah daerah, usulan DOB tidak bisa berjalan,” ungkap Waris, Sabtu (18/10).
Waris Halid juga menerima aspirasi dari Tim Panitia DOB yang mengusulkan nama Kabupaten Takabonerate sebagai calon daerah hasil pemekaran. Ia menegaskan pentingnya kesiapan administratif dan akademik agar wacana ini tidak berhenti di meja diskusi.
“Makanya saya minta kepada panitia DOB untuk menyiapkan seluruh kajian akademik dan dokumen pendukung. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi potensi sumber daya alam, jumlah kecamatan, aspek geografis dan kependudukan, hingga kesiapan daerah induk dalam memberikan dana hibah dan pembiayaan Pilkada di awal pembentukan,” terang Wakil Ketua Komite II DPD RI itu.
Waris menilai, pemekaran wilayah Kepulauan Selayar bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi lebih pada upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Ia mencontohkan Pulau Takabonerate dan Pulau Jampea yang memerlukan waktu tempuh hingga 20 jam dari ibu kota kabupaten.
“Bayangkan masyarakat harus menempuh perjalanan 15 sampai 20 jam hanya untuk mengurus administrasi atau mendapatkan layanan kesehatan. Dengan DOB, kita ingin menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif,” tegasnya.
Dukungan yang sama datang dari Bupati Selayar, Muh. Natsir Ali, yang menilai pemekaran adalah langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah di kepulauan. Ia menyebut, pemerintah daerah tidak akan menghambat proses tersebut selama seluruh persyaratan terpenuhi.
“Kami memahami betul beratnya kondisi geografis dan keterbatasan pelayanan di wilayah kepulauan. Karena itu, pemekaran adalah solusi nyata untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujar Natsir, dikutip dari laman resmi DPD RI.
Ketua DPRD Selayar, Mappatunru, juga menegaskan bahwa pihak legislatif siap mendukung setiap langkah menuju realisasi pemekaran.
“Kami di DPRD sependapat bahwa pemekaran adalah keniscayaan. Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sudah satu suara untuk memastikan proses ini berjalan lancar,” jelasnya.
Dengan semakin kuatnya dukungan dari unsur pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, wacana pemekaran Kepulauan Selayar kini memasuki babak baru. Namun, Waris Halid mengingatkan bahwa perjuangan masih panjang, terutama dalam memenuhi syarat administratif dan kajian objektif yang menjadi dasar penilaian pemerintah pusat.
“Kalau semua persyaratan terpenuhi, kami di DPD RI akan mengawal prosesnya sampai ke tahap pembahasan di tingkat nasional. Karena pada akhirnya, pemekaran ini adalah tentang pemerataan pelayanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat kepulauan,” tutupnya.
