Ilustrasi Petani Menaburkan Pupuk (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pencabutan izin terhadap 2.039 kios pupuk yang kedapatan menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak akan mengganggu distribusi maupun kegiatan pertanaman nasional.
Amran menilai, langkah tegas tersebut justru menjadi momentum pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi agar lebih transparan dan berpihak kepada petani.
“Kios yang melakukan pelanggaran akan dicabut izinnya dan diganti dengan kios baru yang berizin resmi. Ke depan, tidak boleh lagi ada pupuk subsidi dijual di atas HET,” tegasnya dalam keterangan, Selasa (14/10).
Ia menambahkan, keputusan itu telah diperhitungkan matang agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masa tanam.
“Langkah ini akan menguntungkan petani karena puncak musim tanam terjadi pada Desember hingga Januari. Kita pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ujar Amran.
Menurutnya, stok pupuk nasional berada dalam kondisi aman. Pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi sepanjang tahun 2025 yang terdiri dari pupuk Urea dan NPK. Dari jumlah itu, 5,9 juta ton sudah terealisasi hingga Oktober 2025.
“Distribusi berjalan lancar dan sesuai kebutuhan petani di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Selain menindak tegas kios nakal, Kementan juga melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem distribusi pupuk. Amran menjelaskan bahwa prosedur birokrasi yang selama ini berbelit kini telah disederhanakan.
“Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota yang harus paraf sebelum pupuk tiba di lapangan. Sekarang, atas perintah Bapak Presiden, alurnya langsung: dari Kementan ke Pupuk Indonesia hingga ke petani,” jelasnya.
Ia menilai, penyederhanaan alur distribusi ini mampu mempercepat pengiriman pupuk dan memastikan petani tidak lagi terkendala birokrasi yang lamban. “Hasilnya, pupuk cepat sampai dan petani lebih tenang,” tambahnya.
Terkait pengawasan, Amran menyebut Kementan kini memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum untuk mencegah permainan harga di tingkat kios. Pengawasan digital juga akan diterapkan secara bertahap agar distribusi pupuk dapat dipantau secara real time.
“Kami mencabut izin 2.039 kios yang menjual di atas HET. Ini bukan untuk menakuti, tapi menegakkan keadilan. Negara sudah menanggung subsidi besar agar pupuk terjangkau. Tidak boleh ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani,” tegas Amran.
Ia menambahkan, penertiban ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah menuju swasembada pangan nasional.
“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Negara hadir untuk memastikan pupuk tersedia, harga terjangkau, dan petani sejahtera,” tutupnya.
