Bupati Luwu Patahudding saat menyerahkan proposal pembangunan ke BBWS Pompengan Jeneberang (dok. Ist)KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu menyerahkan sejumlah proposal pembangunan infrastruktur kepada dua balai teknis pemerintah pusat, yakni Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat realisasi berbagai proyek strategis yang dibutuhkan masyarakat di daerah tersebut. Proposal yang diserahkan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, serta pengelolaan sumber daya air dan irigasi.
Di Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulsel, Pemkab Luwu berharap dukungan anggaran pemerintah pusat atas berbagai program pembangunan lintas sektor seperti peribadatan, olahraga, pasar, dan permukiman, yang memang menjadi salah satu prioritas Pemkab Luwu.
“Semoga Satker Prasarana Strategis dapat mengakomodir seluruh proposal bantuan dari Kabupaten Luwu demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Bupati Luwu, Patahudding.
Usai menyerahkan proposal di Satker, Pemkab Luwu melanjutkan pertemuan dengan *BBWS Pompengan Jeneberang* untuk membahas dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Dalam pertemuan itu, Bupati Patahudding diterima oleh Kepala BBWS, *Heriantono Waluyadi*, dan
Sementara di BBWS Pompengan Jeneberang, Patahudding menyerahkan proposal yang merupakan hasil rekomendasi Sidang Pleno Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Walanae-Cenranae.
Proposal tersebut memuat tiga prioritas utama, yakni penanganan sungai, perbaikan bendung irigasi suplesi Radda, serta pembangunan intake baru PDAM Luwu. Program ini dinilai mendesak karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di sektor pertanian dan penyediaan air bersih.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melaksanakan 19 proyek irigasi di wilayah Luwu. Dua di antaranya adalah Bendung Lekkopini dan Bendung Makawa masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dukungan dari BBWS diharapkan dapat memperkuat sistem irigasi pertanian sekaligus mengurangi risiko kekeringan yang kerap melanda daerah-daerah produksi pangan di Luwu. Sementara pembangunan intake PDAM akan memperluas cakupan layanan air bersih bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan distribusi.
Patahudding menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari dua balai teknis tersebut yang selama ini turut berkontribusi dalam peningkatan infrastruktur dasar di daerahnya.
“Kami berharap kerja sama dan dukungan pembangunan terus berlanjut demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Luwu,” pungkasnya.
