Exit Meeting Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Bersama BPK, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar memastikan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan yang menyoroti efektivitas pengelolaan aset daerah dan kepatuhan operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Munafri usai menerima jajaran BPK Sulsel dalam kegiatan Exit Meeting di Balai Kota Makassar, Selasa (07/10).
Pertemuan itu merupakan tahap akhir dari pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas pengelolaan aset pemerintah serta audit kepatuhan terhadap operasional PDAM Makassar untuk tahun anggaran 2024–2025 (hingga semester I).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Frengki Halomoan Manalu, Direktur Utama PDAM Makassar, Kepala Inspektorat Kota Makassar, serta sejumlah pejabat Pemkot.
Appi nama karibnya, menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bagian penting dari upaya memperbaiki sistem manajemen pemerintahan agar lebih efisien dan transparan.
“Pemeriksaan ini kami anggap sebagai cermin. Apa yang dinilai masih di luar prosedur harus segera diperbaiki agar tidak berulang di masa mendatang. Dengan begitu, sistem tata kelola kita semakin transparan dan akuntabel,” ujar Appi.
Menurutnya, hasil pemeriksaan awal tersebut akan menjadi dasar penting dalam melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam tata kelola aset yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar Pemkot Makassar. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab dan terukur.
“Apapun hasil dari pemeriksaan awal ini, itu menjadi tanggung jawab kami. Yang penting tindak lanjutnya jelas agar pengelolaan anggaran dan aset di Makassar lebih baik,” tegasnya.
Appi juga menyoroti kinerja PDAM Makassar yang menjadi salah satu fokus pemeriksaan. Ia meminta jajaran direksi perusahaan daerah tersebut untuk menjadikan hasil evaluasi BPK sebagai momentum memperkuat manajemen dan pelayanan publik.
“PDAM harus menjadi contoh. Karena selain sebagai tulang punggung BUMD, PDAM juga menyangkut langsung pelayanan dasar kepada masyarakat. Kita ingin PDAM semakin profesional, transparan, dan efisien,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan langkah-langkah perbaikan administratif dan teknis dalam pengelolaan aset daerah.
Menurut Munafri, penyusunan sistem informasi aset terintegrasi dan audit internal yang lebih rutin akan menjadi prioritas agar aset daerah tercatat dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan.
“Kami ingin seluruh aset pemerintah bisa terdata dengan jelas, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Ini penting untuk mencegah potensi kehilangan aset dan memastikan semuanya termanfaatkan optimal untuk kepentingan publik,” jelasnya.
Pemeriksaan BPK kali ini juga menjadi bagian dari agenda pengawasan nasional untuk memastikan seluruh pemerintah daerah, termasuk Makassar, menjalankan prinsip good governance dan clean government.
Dalam konteks itu, Appi menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap berbenah dan terbuka terhadap setiap kritik maupun rekomendasi dari lembaga pemeriksa.
“Kami ingin membangun budaya pemerintahan yang tidak alergi terhadap audit. Justru dari situ kita belajar memperbaiki sistem agar tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga efisien dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Frengki Halomoan Manalu, menyampaikan apresiasi atas sikap kooperatif Pemerintah Kota Makassar dan PDAM selama proses pemeriksaan. Ia menyebut seluruh dokumen dan data yang dibutuhkan dapat disiapkan dengan cepat meski waktu pemeriksaan terbatas.
“Kami sangat berterima kasih karena jajaran Pemkot dan PDAM terbuka dan responsif. Semua dokumen yang kami perlukan disiapkan dengan cepat sehingga pemeriksaan berjalan lancar,” ujarnya.
Winner berharap hasil pemeriksaan pendahuluan ini dapat menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah di masa mendatang.
“Semoga hasil ini bisa menjadi bahan perbaikan dan berdampak positif bagi peningkatan kinerja Pemkot Makassar,” tegasnya.
